Menundukkan Terorisme dengan Melibatkan Mantan Kombatan

PERSOALAN terorisme dan radikalisme yang terjadi di Tanah Air harus dilihat secara holistis, terintegrasi dengan baik, dan tidak boleh hanya sepenggal.

Ibarat penyakit, hal utama yang perlu diperhatikan ketika mengidentifikasi persoalan ialah dengan kemampuan diagnosis agar nantinya dapat diberikan terapi yang benar.

Sejauh ini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) gencar melakukan program deradikalisasi. Kegiatan yang mengedepankan model soft approach itu sangat efektif karena berhasil mengurai satu per satu persoalan yang ada di hulu hingga hilir, khususnya terhadap keluarga teroris dan mantan pelaku.

“Contohnya sekarang BNPT membangun dua pusat deradikalisasi untuk menampung anak-anak teroris yang sudah sadar. Kenapa? Ini ada benih teroris yang harus ditangani dengan saksama. Mereka pun rentan mengadopsi ideologi orangtua manakala kita tidak mengurusnya,” ujar Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius.

Upaya yang dilakukan pemerintah itu diakui Suhardi terbukti telah mengubah pandangan masyarakat, termasuk mengundang respons positif di dunia. Publik menilai pemerintah ternyata tidak hanya menggunakan pendekatan kekerasan, tetapi ikut pula mengurus masalah terorisme dan penyebaran paham radikal dengan sebaik-baiknya.

“Bisa bayangkan orangtuanya yang sudah punya ideologi semacam itu lalu turun ke anaknya. Apalagi kalau kemudian mereka dimarginalkan di lingkungan. Nah, hal semacam ini semua harus berjalan proporsional. Penindakan tetap kita laksanakan, tapi secara terukur.”

Selain menampung anak-anak teroris, BNPT melaksanakan program deradikalisasi dengan membuat berbagai langkah kontrapropaganda, seperti pelibatan pimpinan dan komandan kelompok teroris yang sudah sadar. Para mantan kombatan itu sengaja direkrut untuk berbicara di depan kelompok-kelompok radikal atau yang berpotensi radikal.

Kebijakan pendekatan dengan langkah kontrapropaganda dinilai cukup efektif. Alasannya karena mantan kombatan itu terlibat langsung dan mengalami persoalan tersebut. BNPT pun sebelumnya sudah mengantongi testimoni dari 18 WNI yang pernah bergabung dengan kelompok radikal Islamic State (IS) di Suriah.

“Kalau pemerintah yang memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa di Suriah itu tidak benar dan sebagainya, ya malah kita dianggap pencitraan dan bohong. Namun, kalau mantan-mantan kombatan, apalagi pimpinannya yang memiliki ilmu agama dan pengalamannya lebih tinggi, tentu akan efektif dan dituruti kelompok-kelompok radikal itu.”

Menurut Suhardi, BNPT sudah merekrut 70 lebih mantan kombatan yang diberi mandat untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program deradikalisasi. Bahkan, BNPT berencana merekrut 30 mantan kombatan lain agar dapat lebih mempercepat tugas menyadarkan kelompok-kelompok radikal di Tanah Air. (Gol/P-2)