Kepuasan terhadap Pemerintah Tetap Tinggi

TIGA tahun memimpin Indonesia, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mulai merealisasikan sejumlah janji politik mereka yang tertuang dalam Nawa Cita. Pembangunan infrastruktur sebagai salah satu alat mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang tertuang dalam Nawa Cita menjadi salah satu yang menonjol dalam kinerja Jokowi-JK.

Hal itu setidaknya terlihat dari jajak pendapat yang dilakukan Research Center Media Group terhadap 35 peserta diskusi kelompok terfokus (FGD) yang diselenggarakan dalam memotret kinerja tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK di Kantor Redaksi Media Group, Jakarta, Selasa (17/10).

Jajak pendapat melalui kuesioner yang diisi peserta FGD dan terdiri dari sejumlah kalangan profesional dan pakar di bidang hukum, ekonomi, pembangunan manusia, dan politik itu menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menumbuhkan iklim investasi mendapatkan nilai tertinggi.

Hal itu menunjukkan, program pembangunan infrastruktur serta deregulasi melalui sejumlah paket kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Jokowi-JK mendapat respons positif masyarakat. Bukan hanya itu, respons positif juga didapatkan dari komunitas internasional dengan masuknya kembali Indonesia dalam investment grade lembaga pemeringkat dunia.

Kepuasan di sektor ekonomi memang menjadi hal paling menonjol dari kinerja Jokowi-JK dalam memimpin Indonesia. Dari 9 program Nawa Cita Jokowi-JK, program di bidang ekonomi mendapatkan penilaian tertinggi responden hingga mencapai 80%. Indeks (nilai rata-rata) tertinggi ialah program Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa.

Namun, jika diturunkan dalam konsep Trisakti, kepuasan responden justru paling banyak pada konsep berkepribadian dalam Kebudayaan yang proporsi kepuasannya mencapai 80% dengan indeks 6,64. Dua konsep lainnya dalam Trisakti, yaitu berdaulat dalam politik dan berdikari dalam ekonomi juga masih mendapatkan nilai kepuasan di atas rata-rata dengan sama-sama meraih proporsi 68%.

Peneliti Utama Research Center, Agung Prihatna menegaskan berdasarkan data yang diolah dari peserta FGD, kepuasan terhadap kinerja Jokowi-JK selama tiga tahun memimpin Indonesia tetaplah tinggi. Apresiasi terhadap hasil kerja kabinet kerja pun terpantau di atas 50% dengan indeks yang juga selalu di atas 5.

“Ini menunjukkan ekspektasi terhadap Jokowi masih tinggi untuk menyelesaikan program kerjanya. Secara umum bisa disimpulkan peserta FGD puas dengan kinerja Jokowi-JK dalam tiga tahun pemerintahan. Tingkat kepuasan ini terpantau stabil dari tahun pertama hingga tahun ketiga Jokowi-JK memimpin,” kata Agung,

Pekerjaan rumah
Meski demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dibenahi Jokowi-JK di sisa periode kepemimpinan 2014-2019. Sejumlah program utama pemerintah seperti kartu Indonesia pintar, kartu Indonesia sehat, kartu Indonesia sejahtera, dan BPJS Kesehatan memang mendapat apresiasi positif dari responden.

Pertanyaan besar terhadap kinerja Jokowi-JK tertuju pada komitmen pemerintah di bidang politik dan hukum. Sejumlah isu yang menjadi perhatian serius publik, seperti komitmen memperkuat KPK, dorongan reformasi di kepolisan, dan pemberantasan mafia peradilan secara proporsional memang menunjukkan tingkat kepuasan yang masih cukup tinggi.

Namun, indeks penilaian tiga isu tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan isu lainnya yang juga menjadi sorotan masyarakat seperti ketahanan pangan dan komitmen memperkuat UKM. Hal itu tidak terlepas dari dinamika di masyarakat terkait isu hukum, seperti pansus angket KPK yang tidak segera direspons Pemerintah.

“Pemerintah memang sedikit keteteran di bidang hukum dalam mendapatkan kepuasan masyarakat. Berbeda dengan sektor lain seperti infrastruktur dan isu pemerintahan bersih. Ini menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera dicarikan solusinya oleh pemerintah, meski proporsi kepuasan masih tinggi,” ujar Agung.

Kepuasan yang terbilang rendah di bidang hukum jika dibandingkan sektor lainnya, juga tecermin dalam kepuasan responden terhadap kinerja pembantu Presiden. Kepuasan terhadap kinerja kementerian bidang hukum paling rendah dibandingkan kepuasan atas kementerian lainnya. Proporsi kepuasan kementerian bidang hukum hanya 52% dengan indeks 5,52.

Namun, Presiden punya modal besar untuk mengatasi kepuasan yang masih rendah di bidang hukum tersebut. Berdasarkan jajak pendapat, sosok Presiden Jokowi masih menempati peringkat tertinggi tingkat kepuasan terhadap lembaga kepresidenan dan pembantunya. Kinerja mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu dinilai memuaskan oleh 92% responden.

Indeks kepuasan terhadap Jokowi pun masih menempati posisi yang cukup baik dengan nilai 7,52, tertinggi ketimbang jajaran utamanya. Hal itu menurut Agung membuktikan ekspektasi tinggi masih ditaruh masyarakat terhadap komitmen Jokowi untuk menyelesaikan seluruh program kerjanya.

“Bila suara di luar menunjukkan sejumlah nada ketidakpuasan, ternyata dengan penilaian yang objektif berdasarkan peserta FGD yang beragam, mulai dari pendukung pemerintah sampai oposisi, kepuasan terhadap pemerintah tetap ada. Tapi, menang ada sejumlah catatan yang perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah dua tahun ke depan,” tandas Agung. (X-12)