Sektor Polhukam Harus Perkuat Koordinasi

DALAM usia pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tiga tahun, langit cerah memayungi kemajuan pembangunan bidang perekonomian, terutama infrastruktur.

Namun, tidak demikian halnya di sektor politik, hukum, dan keamanan. Awan mendung masih menggelayuti sektor itu sehingga para pembantu Presiden Jokowi harus meningkatkan kinerja mereka. Bahkan, mereka harus berlari cepat agar menyamai prestasi sektor perekonomian.

Potret buram sektor polhukam menjadi perhatian peserta Focus Group Discussion (FGD) Memajukan Indonesia yang digelar Research Center Media Group di Ruang Rapat Besar Media Indonesia, Selasa (17/10).

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menilai sebagai sosok pemimpin, Jokowi terkadang absen dalam memimpin sejumlah isu. Hal itu, kata dia, tak sesuai dengan Nawa Cita yang menjadi landasan kerja Pemerintahan Jokowi.

“Semangat antikorupsi Jokowi sangat ditonjolkan dalam kampanyenya. Tapi serangan terhadap lembaga antikorupsi (KPK) justru makin masif di era Jokowi. Itu artinya Jokowi tidak memimpin. Perhatian dalam masalah hukum justru kurang,” kata Dahnil.

Selain Dahnil, FGD bidang polhukam dihadiri Ketua Pusat Studi Antikorupsi (Pukat) UGM, Zainal Arifin Mochtar, akademisi Universitas Padjajaran Muradi, politikus Partai NasDem Taufik Basari, cendekiawan NU Zuhairi Misrawi, pengusaha Lolok Sudjatmiko, dan aktivis Sandyawan Sumardi.

Meski Jokowi dalam berbagai kesempatan menyatakan tetap bertekad menguatkan lembaga antirasywah, hingga 188 hari (6 bulan) Polri belum bisa menangkap pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. “Padahal, Presiden Jokowi sudah memerintahkan Kapolri untuk menangkap pelakunya,” ujarnya.

Tim Polhukam lemah
Di tempat yang sama, politikus Partai NasDem Taufik Basari menilai kinerja sektor polhukam kedodoran.

“Terlalu condong ke ekonomi. Politik dan hukum lebih tertinggal. Kalau melihat hasil survei Indikator Politik belum lama ini misalnya, kepuasan di bidang politik dan hukum itu (grafiknya) tidak stabil. Kayak benang kusut. Beda dengan ekonomi yang relatif stabil,” ungkapnya.

Menurut Taufik, minimnya pencapaian di bidang politik dan hukum salah satunya disebabkan ketidakmampuan para pembantu Presiden dalam memahami karakter Jokowi.

“Janji-janji Jokowi dalam Nawa Cita belum mampu direalisasikan sepenuhnya karena kesulitan para menteri menangkap esensi Nawa Cita,” tuturnya.

Namun, diakui Taufik, Jokowi bukannya tanpa prestasi di bidang politik. Jokowi dianggap mampu meningkatkan kekuatan koalisi partai pendukung pemerintah di parlemen dan menjaga stabilitas politik nasional.

“Jokowi cukup berhasil mengelola hubungan dengan parpol, baik dengan pendukung maupun oposisi, termasuk juga kelola dengan nonparpol,” ujarnya.

Senada, Ketua Pukat UGM Zainal Arifin Mochtar menilai di jajaran polhukam ada kesalahan Jokowi memilih personelnya. “Seharusnya yang dipilih adalah orang-orang yang less politic (bukan berlatar belakang politik) sehingga tak ada beban politik dalam bekerja,” katanya. Alhasil, kata dia, pemerintahan Jokowi gagal mewujudkan Nawa Cita, yakni pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan tepercaya.

Selain itu, lanjutnya, dalam Nawa Cita disebutkan bahwa menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.

Pengamat politik dan keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi mengungkapkan kegagalan pemerintah merealisasikan sejumlah target Nawa Cita di bidang polhukam karena tidak dilibatkannya para penyusun Nawa Cita di dalam pemerintahan. “Kementerian punya persepsi sendiri memahami Nawa Cita. Menteri-menteri juga bawa orang sendiri,” imbuhnya.

Lebih jauh, Muradi mengatakan ketidakharmonisan antara para pembantu Presiden menjadi persoalan yang mengganjal kinerja pemerintah. Misalnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu kerap silang pendapat di depan publik.

“Koordinasi antara Presiden dan jajarannya di bawahnya serta sesama pembantu Presiden masih menjadi persoalan,” ujar dia.

Pada bagian lain, intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU) Zuhairi Misrawi mengatakan ketiadaan oposisi yang kuat menjadi salah satu kerugian pemerintahan Jokowi-JK. Tanpa adanya pengawasan dan kritik dari oposisi, evaluasi terhadap beragam kebijakan pemerintahan Jokowi-JK menjadi lemah.

“DPR sepi sekali (mengkritik). Situasi politik yang ada tidak mencerminkan check and balance system. Selain itu, keterlibatan masyarakat sipil. Betapa NU kini juga menjadi bagian dari politik. NU dan Muhammadiyah. Seharusnya ada civil society yang kuat yang menjaga jarak dengan negara,” ujarnya.

Di sisi pengusaha, Sekretaris Umum Indonesia National Shipowners Association (INSA) Lolok Sujatmiko mengatakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harusnya berpihak juga pada swasta. “Misalnya, banyaknya kapal Pelni yang notabene dapat insentif dari pemerintah mematikan kapal-kapal swasta,” ujarnya.

Aktivis Sandyawan Sumardi menyayangkan di balik gegap gempita pembangunan infrastruktur, kelompok warga miskin masih terpinggirkan.

Bahkan, warga miskin di Bukit Duri, Jakarta, misalnya, menjadi korban penggusuran. (Gnr/X-4)