Semakin Harmonis meski Kadang Beda Pandangan

TARIK-MENARIK kepentingan politik merupakan dinamika yang biasa terjadi di parlemen. Hal itu juga memengaruhi pasang surut dukungan parlemen terhadap pemerintah.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai, di tahun ketiga pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, kondisi politik di Indonesia sudah cukup kondusif, khususnya di tingkat pusat, meskipun sempat terjadi kegaduhan baik di tingkat legislatif maupun eksekutif di kalangan pembantu presiden.

“Kalau saya menilai bidang politik juga cukup bagus, hubungan pemerintah dengan parpol-parpol yang ada cukup baik. Ini terasa pada hubungan pemerintah dengan DPR yang notabene perpanjangan tangan parpol semakin harmonis meski terkadang ada perbedaan pandangan,” papar Taufik.

Secara terpisah, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan hubungan antara eksekutif dan legislatif di tahun ketiga pemerintahan Jokowi-JK masih aman dan lancar. Walaupun ada riak-riak di DPR yang mengkritisi pemerintah, menurutnya, hal itu tidak sampai berdampak pada situasi perpecahan atau kemandekan.

“Pemerintah nyaris tanpa hambatan untuk mengegolkan kebijakannya di DPR. Itu tidak terlepas dari konsolidasi antarpartai pendukung di parlemen yang masih cukup solid,” tutur Lucius.

Ia menyebut perbedaan pandangan di antara koalisi pendukung pemerintah memang beberapa kali terlihat. Meski begitu, hal tersebut tidak sampai mengganggu soliditas mereka di parlemen.

Menurut Lucius, soliditas partai pendukung pemerintah banyak terbantu oleh sikap partai oposisi yang tampak tidak terlalu frontal mengkritisi atau membangun sikap kritis terhadap pemerintahan. Lucius menyebut suara-suara kritik terhadap pemerintah nyaris hanya muncul dari mulut anggota-anggota tertentu.

“Jadi saya kira partai-partai di DPR memang tidak cukup serius melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Mereka lebih banyak disibukkan kepentingan masing-masing ketimbang membangun gerakan oposisi yang bisa mengganggu pemerintah,” paparnya.

Sementara partai-partai di DPR sibuk dengan kepentingan masing-masing, sambung dia, pemerintahan Jokowi-JK justru terus konsisten melanjutkan pekerjaan yang sudah direncanakan. Lebih lanjut, kata Lucius, keseriusan pemerintah untuk konsisten dengan program mereka juga menutup celah bagi munculnya kritikan dari DPR khususnya oposisi.

“Keberhasilan Jokowi ini kemudian tecermin dalam berbagai survei yang menunjukkan elektabilitasnya masih unggul. Ini kekuatan Jokowi yang membuat pemerintah memiliki legitimasi yang tinggi jika dibandingkan dengan DPR,” ungkap Lucius.

Lebih jauh Lucius mengingatkan konsolidasi yang terbangun saat ini belum sepenuhnya kukuh untuk bisa bertahan hingga 2019. Selalu ada peluang akan adanya perubahan peta koalisi ketika partai-partai politik lebih condong mengambil keputusan atas pertimbangan-pertimbangan pragmatis.

“Walaupun demikian, minimal dengan konsolidasi yang masih tidak terganggu sampai saat ini, komunikasi menjelang 2019 bisa lebih mudah dilakukan,” ujarnya.

Banyak PR
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil mengatakan, dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, masih banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan. Salah satu yang ia soroti ialah pelanggaran HAM yang saat ini belum terselesaikan dalam janji Presiden Jokowi.

Nasir mengungkapkan masalah HAM ini belum ada titik terang. Hal tersebut disebabkan pemerintah ingin rekonsiliasi.

“Syaratnya ialah harus ada pengungkapan kebenaran karena memang apa yang sudah dilakukan Komnas HAM ditindaklanjuti Jaksa Agung. Nah, di situ sebenarnya harus ada ketegasan dari Presiden Jokowi,” kata Nasir.

Dalam menanggapi hasil survei beberapa lembaga yang menyatakan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK, anggota Komisi III DPR itu mengatakan memang ada faktor yang mendukung, salah satunya pembangunan infrastruktur.

“Kalau kita lihat, sebenarnya saya tidak mungkin mengatakan pemerintahan Jokowi-JK tidak ada apa-apanya. Bisa di-bully saya. Akan tetapi, menurut saya, juga tidak sukses-sukses amat,” tuturnya.

Jelang Pilpres 2019, ia berharap pemerintahan Jokowi-JK tidak disibukkan dengan agenda-agenda politik, tapi fokus ke pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ia meminta pemerintahan Jokowi-JK tidak ada lagi kegaduhan yang terjadi saat ini.

Presiden Jokowi, menurut Nasir, harus benar-benar berhitung untuk menyelamatkan pemerintahannya dengan menumbuhkan optimisme publik bahwa memang ia layak untuk kembali memimpin Indonesia.

“Kalau itu tidak bisa dilakukan, tentu survei-survei mengatakan bahwa ada sekitar 60% menginginkan pada 2019 Presiden Jokowi tidak lagi bisa menjadi presiden,” pungkas Nasir. (P-1)