AS Deklasifikasi Dokumen Pembantaian PKI

PEMERINTAH Amerika Serikat (AS) mendeklasifikasi dokumen sejarah Indonesia terutama periode 1960-an saat terjadi pemusnahan Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebanyak 39 dokumen yang berasal dari Kedutaan Besar AS saat itu mencatat adanya rincian baru pembersihan berdarah anti-komunis yang meluas pada 1964-1968 ketika puncak Perang Dingin terjadi.

Seorang diplomat saat itu menggambarkannya sebagai pembantaian massal. Dokumen juga menunjukkan pejabat AS di seluruh nusantara mengetahui pembantaian tersebut, termasuk keterlibatan kelompok sipil muslim terkemuka di dalamnya.

Dalam satu telegram yang dikirim dari kota Surabaya pada 26 November 1965, konsul AS menyebut jumlah laporan yang masuk dari Jawa Timur sebagai 'indikasi pembantaian yang meluas'. Tercatat di sana, sebanyak 15.000 komunis telah terbunuh dalam satu pembantaian.

Sebulan kemudian konsul yang sama mengungkapkan tahanan komunis yang dijaga oleh militer 'dikirim ke warga sipil untuk dibantai'. Korban-korban lainnya 'dibawa keluar dari daerah berpenduduk sebelum dibunuh dan mayatnya dikuburkan daripada dilempar ke sungai'.

Pada bulan yang sama, telegram dari konsulat AS di Medan, pulau barat Sumatra, merinci tentang pemuka muslim yang mengatakan pembantaian itu sebagai kewajiban agama.

Telegram pada Desember 1965, saat puncak pembunuhan, ditulis oleh Sekretaris Kedubes AS Pertama, Maria Vance Trent, mencatat 'keberhasilan mencolok' dari kampanye tentara itu.Serangan tentara telah menyebabkan kematian sekitar 100.000 pengikut PKI, termasuk 10.000 simpatisan yang diduga di Bali.

Dokumen-dokumen lain menunjukkan AS menyimpan daftar terperinci pejabat PKI, dan mendiskusikan pemberian bantuan, uang, dan senjata tersembunyi kepada tentara Indonesia.

Para aktivis hak asasi manusia merespons dokumen tersebut lalu mendesak AS dan Indonesia untuk mengungkapkan semua dokumen rahasia yang tersisa, yang menjadi pokok dari dokumenter 'The Act of Killing' nominasi Oscar 2012.

"Dokumen-dokumen rahasia itu sangat penting untuk catatan sejarah pembunuhan yang akurat dan untuk memberikan keadilan atas kejahatan tersebut," kata Andreas Harsono dari Human Rights Watch.

Berkas itu juga menimbulkan pertanyaan tentang versi kejadian kudeta yang gagal pada 30 September, sebagai bagian dari sejarah sekarang. Publikasi AS tersebut terjadi di tengah gelombang sentimen anti-komunis di Indonesia oleh garis keras Islam dan beberapa politisi.

Perdebatan publik tentang itu masih tabu di banyak tempat. Namun pemerintah memberi dukungan untuk pertama kalinya untuk diskusi publik mengenai komunisme dengan menghadirkan korban dan militer.

Gerakan yang menimbulkan reaksi dari militer dan polisi. "Kami akan meninjau kembali dokumen tersebut," sahut Juru Bicara Militer, Wuryanto.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Agus Widjojo menyatakan Indonesia perlu melakukan rekonsiliasi dengan masa lalu dengan hati-hati. "Kami tidak tahu ... apakah ini akan menyembuhkan luka dan tidak membuka bekas luka lama," tambahnya.

Sejarawan menyatakan sampai 500.000 pendukung PKI terbunuh antara Oktober 1965 dan Maret 1966 oleh tentara dan milisi sipil setelah tentara berkampanye untuk menghancurkan PKI karena kudeta sebelumnya gagal.

Jenderal Soeharto, yang menggagalkan kudeta tersebut, menuding PKI dan meningkatkan kekuatan di balik pertumpahan darah.

Kemudian, dia memimpin negara muslim terpadat di dunia dengan tangan besi selama tiga dekade. Selama pemerintahan Soeharto, pembantaian dipresentasikan seperlunya untuk menyingkirkan komunisme dari Indonesia yang pada saat itu memiliki partai komunis terbesar ketiga setelah Tiongkok dan Uni Soviet.

Namun dalam dokumen yang telah diklasifikasikan itu terasa sumir karena tidak menyebut dengan rinci peran AS pada masa perang dingin itu. Di mana dalam masa itu peran hegemoni AS juga ingin ditancapkan di Asia, terutama Indonesia, untuk membendung pengaruh komunis Uni Sovyet.(AFP/OL-3)