[WAWANCARA] Wapres Jusuf Kalla: Stabilitas Politik Mutlak Diperlukan

WAKIL Presiden Jusuf Kalla menyatakan Indonesia membutuhkan dua hal pokok guna mencapai target pertumbuhan ekonomi, yakni pembangunan infrastruktur dan meningkatkan investasi.

Hal itu menjadi benang merah hasil wawancara para jurnalis, termasuk Irvan Sihombing dari Media Indonesia dengan Jusuf Kalla di London, Inggris, Kamis (12/10) pagi, sebelum rombongan Wapres bertolak kembali ke Jakarta. Berikut petikannya.

Pemerintahan Jokowi-JK akan memasuki tahun ketiga. Apa refleksi yang bisa disampaikan?
Pertama, tiga tahun ini sebenarnya kalau kita lihat beberapa survei, kepuasan masyarakat rata-rata di atas 60%. Kedua, walaupun target pembangunan atau pertumbuhan ekonomi sebesar 7% belum tercapai, kita optimistis menghadapi tahun depan karena kondisi dunia membaik.

Menurut IMF, sampai akhir 2017-2018 sangat baik, cukup baik. Tentu efeknya high comodity. Sekarang (ekspor) batu bara sudah kembali 160 lebih, sawit juga sudah mulai baik.

Nah, itu dua komoditas mineral, dan lain-lainnya yang paling memengaruhi ekonomi kita, ekspor kita tentunya. Kita harap seperti itu, maka pertumbuhan ekonomi untuk akhir semester kedua ini dan akhir tahun ikut baik, tercapai.

Tidak mungkin pencapaian 7%, kita capai 6% itu kan upaya maksimum. Beberapa hal (faktor pendukung) tentu karena stabilitas kita (merupakan) salah satu yang terbaik di ASEAN. Politik, sosial, kan tidak terjadi apa-apa jika di­banding Filipina, Thailand, dan Myanmar.

Itu kalau kita bicara tentang ASEAN saja ya, kita termasuk baik. ­Stabilitas politik dalam negeri kita sangat kondusif. Stabilitas itu merupakan syarat mutlak bagi masuknya investasi. Keadaan itu wajib kita syukuri.

Apa lagi yang harus ditingkatkan? Kepuasan pengusaha ber­investasi, misalnya?
Ya, itu masalah yang harus kita hadapi. Perizinan awal sudah ­bagus. Tiga jam bisa, tetapi proses bisnisnya seperti soal lahan, di sejumlah daerah tentu masih sedikit makan waktu. Nah, ini yang harus kita perbaiki.

Dengan masih ada plus-minus tersebut, ke depan apa fokus ­pemerintah?
Memberdayakan. Jadi begini, kita butuh apa dulu saat ini. Pertama, kita butuh lapangan kerja, kita butuh perdagangan yang naik, kita butuh pendapatan masyarakat dan produktivitas naik. Jadi, dibutuhkan infrastruktur dan investasi.

Nah, ini banyak hal sebenarnya, banyak investasi mau masuk, tetapi kita kadang-kadang mengubah-ubah aturan.

Kita tidak konsisten sehingga orang yang mau berinvestasi jadi ragu-ragu. Karena itu, saya minta Pak Jokowi agar mengingatkan para menteri jangan mudah membikin kepmen. Jangan mengubah-ubah kebijakan terlalu cepat karena yang harus dilihat jangka panjang.

Jadi, konsistensi menjadi salah satu kendala?
Ya, kita selalu kampanye ke mana-mana, kita mengundang investor untuk berinvestasi, tetapi di lain siai ada pihak yang begitu keras meminta divestasi lebih cepat. Jadi, terbalik satu minta masuk, satu minta keluar.

Jadi, orang itu akan confused, itu pesannya, seperti Freeport tidak perlu tergesa-gesa kita minta divestasi, contohnya.

Toh, mereka sudah menanam modal di Indonesia, mereka bayar pajak dan memajukan ekonomi Papua. Tidak perlu meminta mereka divestasi tahun ini, tahun depan.

Orang kan butuh juga investasi jangka panjang. Jangan nanti kita berpikir kayak Venezuela. Venezuela berpikir divestasi, nasionalisasi, akhirnya hancur. Dunia tidak bisa lagi berpikir jangka pendek harus jangka panjang. (P-3)