Panglima TNI Minta Audit Investigatif Heli AW101, BPK: Kita yang Tentukan Jenis Pemeriksaannya

ANGGOTA I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengakui ada surat dari Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang meminta agar BPK melakukan audit investigatif terhadap beberapa pengadaan alutsista termasuk helikopter AW101 senilai US$55 juta (Rp742 miliar) itu.

Meski demikian, Firman mengaku yang menentukan objek mana saja yang akan diperiksa dan jenis pemeriksaan seperti apa adalah wewenang BPK sebagai badan yang independen.

"Panglima TNI saya dengar ada mengirim surat kemudian meminta melakukan pemeriksaan investigatif terhadap beberapa pengadaan alutsista, tapi kita menentukan (objek dan jenis pemeriksaannya)," ujar Firman di Gedung BPK Jakarta, Kamis (12/10).

Dalam pemeriksaan alutsista TNI yang tengah dilakukan oleh BPK, Firman mengaku jenis pemeriksaannya adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), bukan audit investigatif. Begitu pula terhadap objek pemeriksaan, Firman mengaku BPK yang menentukan bahwa pemeriksaan yang dilakukan tidak hanya kepada helikopter AW101 melainkan seluruh pengadaan alutsista di lingkungan Kemenhan dan TNI. Baca juga: BPK: Tidak Ada Larangan Audit Alutsista

'Bagian dari independensi BPK, kami yang menentukan objek pemeriksaan, jenis, kapan dilaksanakan, kapan diakhiri dan kapan dilaporkan, itu semua ditentukan BPK," pungkasnya. (OL-3)