Selasa 10 Oktober 2017, 07:04 WIB

Pelayanan Terpadu Terkendala Alasan PAD

Nur Aivanni | Politik dan Hukum
Pelayanan Terpadu Terkendala Alasan PAD

Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Eko Subowo. -- Dok. Kemendagri

 

KEMENTERIAN Dalam Negeri melalui Direktorat Bina Administrasi Kewilayahan mendorong kabupaten/kota untuk membentuk pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Pola PTSP diharapkan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan cukup melalui satu tempat.

Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Eko Subowo mengatakan kebijakan PTSP masuk prioritas nasional pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pasalnya, Jokowi-JK menginginkan agar pelayanan perizinan bisa lebih baik, cepat, dan murah.

Pelayanan satu pintu sesuai dengan program Nawa Cita terkait dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan iklim usaha dan kemudahaan perizinan. Pembentukan PTSP itu juga didasari Peraturan Presiden No 97 Tahun 2014.

“Program PTSP ini merupakan tugas kami yang jadi prioritas nasional, karena seperti diketahui, Presiden punya prioritas sederhanakan perizinan supaya lebih baik, cepat, dan berkualitas,” ujar Eko dalam jumpa pers di Kantor Kemendagri, Jakarta, kemarin.

Ia menambahkan, APBN dinilai tak cukup untuk membiayai semua kebutuhan dan keperluan negara. Makanya perlu keterlibatan pihak swasta. Cara yang dilakukan ialah mempermudah perizinan. Upaya itu juga harus didorong ke pemda-pemda.

Terus mendorong
Sampai Agustus 2017, terdapat 531 daerah yang telah membentuk kelembagaan PTSP. Pihak Kemendagri terus mendorong proses pembentuk­an, terutama di kabupaten/kota.

“Kita minta pemerintah provinsi, karena itu yang belum di kabupaten/kota. Kalau provinsi sudah semua, yang belum di kabupaten/kota, terutama di daerah terpencil, bagian timur Indonesia,” jelas Eko di Gedung Kemendagri, Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan ada beberapa alasan mengapa daerah belum membentuk PTSP. Pertama, ada kaitannya dengan pendapatan asli daerah (PAD).

“Dinas enggan karena itu (perizinan) sumber pendapatan. Kalau diserahkan ke PTSP, enggak punya sumber, enggak kontribusi ke PAD,” paparnya.

Eko pun tidak menampik bila ada daerah yang enggan mendelegasikan kewenangan perizinan ke PTSP.

“Mungkin saja (enggan), tapi saya belum bisa menilai, tapi kemungkinan itu kan ada. Saya lihat kelambatan pendelegasian itu lebih karena ini memang baru, perlu proses,” tukasnya.

Alasan lain, imbuhnya, daerah belum mau membentuk PTSP karena terkait dengan kemampuan sumber daya manusia (SDM). Pasalnya, tidak semua daerah memiliki SDM yang terampil dalam mengeksekusi masalah perizinan.

Untuk mendorong pembentukan PTSP tersebut, ucap Eko, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran ke daerah. Selain itu, sudah ada Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi, Kabupaten, dan Kota. “Nanti kita sosialisasikan lagi,” tuturnya.

Pembentukan PSTP di seluruh daerah ditargetkan rampung pada 2018. Di DKI Jakarta, misalnya, program PTSP sudah diluncurkan gubernur pada 2 Januari 2015. Program itu dilakukan dengan harapan dapat melayani masyarakat dengan lebih baik, lebih mudah, lebih cepat, lebih ramah, dan bebas pungli. (P-3)

Baca Juga

Antara

Unpar Bantah Mahasiswanya Dalang Demo Jokowi End Game

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Sabtu 24 Juli 2021, 18:30 WIB
Diketahui, tersebar di media sosial, poster digital yang memperlihatkan Giovani memakai jas almamater dengan nama beserta nomor...
ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Novel Tuding Dewas KPK Justru jadi Tim Pembela Firli

👤Mediaindonesia 🕔Sabtu 24 Juli 2021, 18:21 WIB
Novel menilai poin-poin pengaduan 24 orang pegawai KPK yang mewakili 75 orang pegawai yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) setelah...
Antara

Dituduh Punya Kepentingan dari Ivermectin, Moeldoko akan Laporkan ICW

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 24 Juli 2021, 17:31 WIB
Sebelumnya ICW menyebut ada keterlibatan sejumlah politisi dan pejabat dengan produsen obat Ivermectin PT Harsen...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Pengawasan Lemah karena Infrastruktur Terbatas

 Pasal 4 huruf j Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 menyebutkan tahanan dilarang memiliki, membawa, dan atau menggunakan alat elektronik

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya