Ada Korelasi Kesejahteraan Dengan Godaan TNI Berpolitik

KEKUASAAN bisa menggoda siapa saja untuk meraihnya. Di sebuah negara demokrasi sebenarnya ada batasan yang jelas, peran sipil dan militer dalam kekuasaan pemerintahan.

Namun di Indonesia, meski era reformasi sudah berjalan puluhan tahun, tetap saja militer ingin menguasai panggung pemerintahan. Ada aspek sejarah yang bisa menjelaskan hal tersebut.

Kendati demikian, menurut pengamat militer Universitas Indonesia Connie Rahakundini Bakrie, godaan TNI untuk berpolitik di Indonesia masih akan terjadi apalagi kesejahteraan personilnya yang belum terjamin. Oleh karena itu, Connie meminta pemerintah untuk tidak ragu memberikan anggaran yang cukup di APBN bagi TNI agar terwujud supremasi negara demokrasi.

"Kalau mau idealnya, harusnya 7% dari GDP (untuk anggaran TNI)," ucap Connie di Jakarta, Sabtu (7/10). Saat ini, lanjut dia, posisi anggaran TNI di APBN masih 1% dari GDP. Padahal di era Presiden Soekarno, pemerintah berani menganggarkan hingga 29% GDP.

Menurut dia, kondisi timpang tersebut bertolak belakang dengan keinginan untuk memprofesionalkan TNI. Jika ingin TNI di Barak, maka seluruh kebutuhan harus dipenuhi secara kualitas maupun kuantitas.

"Kita ingin TNI ke barak, maka perlu dilihat jelas juga apa road map mereka untuk perkuat visi kita sebagai negara maritim," terang dia.

Sementara itu, Direktur Imparsial AL Araf dalam kesempatan yang sama menyatakan terdapat 4 hal yang perlu dipastikan untuk menjamin TNI yang profesional. Hal itu adalah well paid, well trained, well educated dan well equip.

"Kalau itu terpenuhi semua maka ruang untuk TNI melakukan tindakan penyimpangan tidak akan ada, itu yang harus dipenuhi oleh negara," tukas dia.(OL-3)