Golkar Tetap Bermanuver tanpa Setya Novanto

MESKI sidang praperadilan Setya Novanto dikabulkan hakim, sebagian internal Partai Golkar tampaknya tetap ingin menonaktifkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut. Mereka bahkan dikabarkan sudah menyepakati penunjukan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum sementara (plt) menggantikan Novanto.

“Konsolidasi sudah berjalan untuk menunjuk Airlangga Hartarto sebagai plt,” kata Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Yorrys Raweyai di sela-sela Rakornis DPP Golkar di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, kemarin (Jumat, 29/9).

Yorrys mengaku kemarin siang ia juga telah bertemu secara langsung dengan menteri perindustrian itu dan membahas soal penunjukan Airlangga sebagai plt. Airlangga pun, lanjut Yorrys, tak dapat menolak penunjukan para elite Golkar itu.

Yorrys juga mengatakan penunjukan Airlangga demi kepentingan perbaikan Partai Golkar ke arah lebih baik. Elektabilitas Partai Golkar harus naik menjelang gelaran Pilkada 2017 dan Pemilu 2019.

Berdasarkan hasil survei beberapa lembaga, elektabilitas Partai Golkar memang terus mengalami penurunan. Salah satu faktornya ialah penetapan sang ketum, Setya Novanto, sebagai tersangka kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E) meski status itu kemudian dibatalkan lewat keputusan dalam sidang praperadilan, kemarin.

Selain itu, tambah Yorrys, dewan pembina telah melakukan rapat. Hasil rapat, kata dia, menugasi Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie akan bertemu dengan Novanto pada Sabtu (30/9).

“Ketua dewan pembina Sabtu akan bicara ke Novanto, dia mau mundur secara terhormat atau melalui mekanisme organisasi,” tegasnya.

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid juga tidak membantah ada dinamika di dalam internal partai berlambang pohon beringin tersebut yang menginginkan pergantian kepemimpinan. Ia pun menjamin langkah itu diambil untuk kebaikan semua pihak di Partai Golkar.

“Kami ingin memberikan ruang, kesempatan, keleluasaan kepada Pak Novanto untuk berkonsentrasi dalam menyelesaikan proses hukumnya dan pemulihan kesehatan, jangan ditambah beban yang sudah berat dengan persoalan teknis kepartaian,” terang mantan Ketua Umum PSSI itu.

Keputusan ini juga dilandasi adanya hasil kajian dari korbid kajian strategis dan polhukam Golkar terkait dengan penonaktifan Novanto untuk menyelamatkan elektabilitas Golkar jelang tahun-tahun politik. Hal tersebut pun, kata Nurdin, akan kembali dibahas dalam rapat pleno. (MTVN/Nur/P-5)