Isu PKI Jualan Pilpres

MEREBAKNYA isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) akhir-akhir ini merupakan hasil penggalangan opini dari kekuatan politik tertentu. Demikian hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dipaparkan kepada media di Jakarta, kemarin (Jumat, 29/9).

“Opini kebangkitan PKI tidak terjadi alamiah, tetapi hasil mobilisasi opini dari kekuatan politik tertentu, terutama pendukung Prabowo, mesin politik PKS, dan Gerindra,” kata Direktur Program SMRC, Sirojudin Abbas.

Hasil survei SMRC menunjukkan opini publik yang memercayai kebangkitan PKI berasal dari responden yang memiliki pre­ferensi pilihan politik kepada PKS (37%) dan Gerindra sebesar 20% (lihat grafik).

Hasil survei itu pun berbanding lurus dengan tabulasi silang, sebanyak 19% responden yang memilih Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam Pilpres 2014 memercayai kebangkitan PKI, sedangkan hanya 10% pemilih Joko Widodo-Jusuf Kalla berpendapat senada.

Survei digelar 3-10 September 2017 dengan 1.220 responden yang dipilih acak dari seluruh Indonesia berusia 17 tahun atau sudah menikah. Hasilnya, sebanyak 86,8% responden tidak memercayai kebangkitan PKI, hanya 12,6% berpendapat sebaliknya, dan sisanya menjawab tidak tahu.

Mobilisasi isu, lanjut Sirojudin, dapat dibuktikan dengan tingginya keaktifan responden yang memercayai kebangkitan PKI mengakses media dan internet. Dari sisi usia, responden di bawah 21 tahun lebih khawatir terhadap komunis (25%). Responden di atas 55 tahun relatif tidak terpengaruh mobilisasi isu di media karena hanya 9% yang memercayai.

Menurut Sirojudin, dalam survei di­tanyakan pula tentang Presiden Jokowi. Sebanyak 75,1% tidak memercayai Jokowi terkait komunis. Responden yang menjawab sebaliknya sebesar 5,1%, sedangkan sisanya tidak tahu atau tidak menjawab.

Dalam pandangan peneliti LIPI Syamsuddin Haris, mobilisasi isu PKI tersebut bertujuan menggalang kekuatan untuk kepentingan Pilpres 2019.

“Persepsi itu berasal dari pendukung partai tertentu. Ada politikus busuk, pengusaha hitam, dan radikalis agama,” ujar Syamsuddin.

Untuk menunjukkan PKI sedang bangkit, menurut Syamsuddin, disodorkanlah fakta adanya wadah terkait paham komunis. “Namun, indikator ini bisa dipatahkan karena PKI telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang melalui TAP MPRS Nomor 25/1966. Jadi, tidak bakal ketemu.”

Senada dengan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj. “Kemunculan isu komunisme tidak terlepas dari situasi politik menjelang pemilihan umum. Jokowi dituduh PKI karena menjelang tahun politik 2019.”

Kepala Staf Presiden Teten Masduki menilai isu PKI menjadi komoditas untuk menyerang pemerintah lewat persepsi publik. “Tidak puas dengan pemerintah, kritik saja agar bermanfaat bagi masyarakat.”

Partai Gerindra sebagaimana disampaikan Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria memastikan pihaknya tidak mengambil keuntungan elektabilitas dari isu kebangkitan PKI tersebut.

Isu PKI juga tidak memengaruhi kredibilitas pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Pasalnya, Jokowi sudah sejak jauh hari mengingatkan akan menggebuk PKI jika benar bangkit kembali.

“Ini momentum setiap September. Jadi, wajar kalau mengingatkan untuk mewaspadai kebangkitan komunis. Ini jadi polemik karena ucapan Panglima TNI yang meminta kita semua nonton bersama film PKI. Panglima sebelumnya tidak melakukan itu,” ungkap Riza. (X-3)