Setya Novanto Diminta Mundur dari Golkar dan Tunjuk Pelaksana Tugas

TIM Kajian Elektabilias Partai Golkar telah mengeluarkan rekomendasi menyikapi turunnya elektabilitas Partai Golkar. Rekomendasi tersebut dibahas dalam Rapat Harian Partai Golkar, Senin (25/9) kemarin itu salah satunya meminta Setya Novanto mundur atau dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Ketua Koordinator Bidang Polhukam, Yorrys Raweyai menyebutkan ada rekomendasi organisasi dan juga politik yang dihasilkan dari rapat harian, kemarin. Rekomendasi politik yang dimakudnya adalah dengan berbagai macam pertimbangan, baik itu kesehatan dan kasus KTP elektronik pihaknya berharap Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto mundur dari jabatannya atau dinonaktifkan.

"Ada penurunan elektabilitas faktor penyebabya karena tersandera kasus KTP elektronik. Oleh karena itu mereka berharap Pak Novanto mengundurkan diri agar bisa fokus dengan kesehatannya dan kasus hukumnya," ujar Yorrys, Selasa (26/9).

Selanjutnya, rekomendasi organisasi yang dimaksudnya adalah segera akan ditunjuk pelaksana tugas Ketua Umum untuk menggantikan sementara Setya Novanto.

"Plt nanti ditunjuk dari kita kan ada 9 Korbid dan 1 Ketua Harian. Nanti dipilih dalam pleno atau bisa juga ditunjuk oleh Ketua Umum. Terserah saja," tandasnya.

Surat hasil kajian yang dibahas dalam rapat harian itu telah disampaikan kepada Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid. Selanjutnya, Nurdin bersama Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham akan menyampaikan surat itu kepada Setya Novanto. Pada Kamis (28/9) mendatang, Golkar akan kembali menggelar rapat untuk mendengarkan jawaban Setya Novanto. Selain membahas jawaban dari Setya Novanto, Yorrys menambahkan, rapat pleno Kamis juga akan membicarakan agenda rapat kerja nasional (Rakernas) Golkar, Oktober mendatang.

"Kemarin sore, Ketua Harian dan Sekjen bawa ke sana. Kita lihat nanti tanggal 28 September 2017 kita akan rapat pleno DPP menindaklanjuti tahapan-tahapan ini. Kemarin kan baru rapat harian. Kemudian akan kita pleno untuk ekomendasi itu ditingkatkan apakah di Rapimnas, Munas atau apa," terangnya.

Secara terpisah, Ketua Koordinator Bidang Kepartaian DPP Golkar Kahar Muzakir menyebut elektabilitas menjadi faktor utama munculnya desakan mundur bagi Setya Novanto. Menurut dia, kasus dugaan korupsi yang menderanya sudah sangat berpengaruh pada elektabilitas partai berlambang beringin itu. Namun, desakan mundur ini nantinya akan tergantung dari Setya Novanto.

"Kewenangan Pak Novanto, kalau pun dia bilang saya tidak mau menunjuk Plt ya kewenangan dia juga," ujarnya.

Jika nantinya sudah matang, Kahar menjelaskan mekanisme pergantian ketua bisa dilakukan melalui Munaslub. Tapi, kata dia, penyelenggaraan Munaslub tergantung dari DPP. Munaslub bisa disuarakan oleh seluruh DPD di seluruh Indonesia. Namun, Munaslub tidak akan terselenggara tanpa restu dari DPP Golkar.

"Munas itu tergantung DPP Golkar. Usulan bisa dari DPD, sampai nangis bombai DPD mau munas kalau DPP bilang tidak ya tidak. Karena yang memimpin munas itu DPP. AD/ART bisa dibaca, Munaslub bisa diminta 2/3 DPD. Tapi harus dipimpin DPP," pungkasnya. (OL-3)