Polemik Pemesanan Senjata Ilegal Harus Diselesaikan Secara Koordinatif

WAKIL Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai isu lima ribu senjata api ilegal yang dipesan oleh institusi non TNI/Polri seharusnya dikoordinasikan dengan aparat keamanan dan institusi lainnya yang terkait dengan masalah keamanan negara secara langsung. Pasalnya, isu tersebut dinilai dapat menciptakan rasa tidak aman di masyarakat, mengingat peruntukan senjata itu juga tidak jelas.

"Menurut prosedur yang saya tahu , kalau memang benar bahwa ada indikasi akan masuk 5.000 pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Jokowi, sebaiknya dikordinasikan dulu dan di cross check dengan aparat lain, seperti, Menhan , Kapolri, , Kepala BIN, dan Menkopolhukam. Kalau perlu dilaporkan langsung kepada Presiden untuk diambil tindakan pencegahan atau kalau perlu diambil tindakan hukum," ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Minggu (24/9).

Untuk itu, dirinya menyarankan agar ke depan harus lebih berhati-hati dalam merilis berita sensitif , terlebih lagi yang menyangkut masalah keamanan dan keselamatan negara. "Mewartakan kepada media sebelum ada kepastian dan tindakan hanya membuat ketakutan rakyat . Kalau benar ada ancaman ya diselesaikan," imbuh dia.

Dirinya menilai 5.000 pucuk senjata api tersebut sama dengan kekuatan empat hingga lima batalyon tempur. Jadi, sambung TB Hasanuddin, ucapan Panglima TNI soal masuknya ribuan senjata ilegal dapat menciptakan rasa tidak aman di masyarakat, mengingat peruntukan senjata itu tidak jelas.

"Kalau pengadaan senjata untuk TNI atau Polri itu legal dan jelas tercatat dalam anggaran negara. Nah, ini 5.000 pucuk senjata api ilegal, siapa yang memesan, untuk siapa dan untuk apa?" tutup dia.(OL-3)