Indonesia Penuhi 3 Prasyarat Negara Super Power

KEPALA Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan Indonesia berpotensi menjadi negara maju bahkan menjadi super power karena sudah memiliki tiga prasyarat utamanya, yakni populasi penduduk yang besar mencapai sekitar 265 juta jiwa, kekayaan alam yang melimpah ruah, serta luas wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.

Bahkan Price Waterhouse Coopers (PWC) sudah memprediksi kalau Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terkuat nomor 5 di dunia pada 2030 nanti, bahkan 20 selanjutnya atau pada tahun 2050 akan naik ke peringkat 4.

"Syaratnya adalah pertumbuhan ekonomi terjaga di atas 5 persen, dan stabilitas politik di dalam negeri terkendali. Jadi sekali lagi, jangan cakar-cakaran di dalam," kata Tito dalam dialog nasional HUT Ke 51 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) bertema 'Mewujudkan Keadilan, Menyatu Dalam Kebhinnekaan' di gedung Jakarta Convention Center Senayan Jakarta, Selasa (19/9).

Tito pun menyebut peran KAHMI yang tersebar di seluruh Indonesia sangat menentukan perjalanan bangsa ini. Ia pun mengaku kagum dengan penyebaran alumni HMI di berbagai bidang dan elemen kehidupan masyarakat, termasuk alumni HMI yang membaur di kalangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Bahkan Tito berharap KAHMI selalu turut serta dalam mencegah potensi konflik sosial di tengah masyarakat. "KAHNI ada di mana-mana, kapan saja dimana saja ada KAHMI. Karena itu kita jangan cakar-cakaran di dalam (negeri) agar tidak kalah langkah dari negara lain, agar (bangsa ini) tidak menjadi pecundang. Makanya kalau ada potensi konflik, KAHMI bisa berperan dengan memberikan pernyataan-pernyataan yang mendinginkan."

Koordinator Presidium KAHMI yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai saat ini ada problem yang dihadapi bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi, yakni ‎kesenjangan yang terjadi antara kelompok kaya dengan miskin. Akibatnya, tercipta ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat.

Ia menyontohkan, saat ini sebanyak 0,04 persen pemilik uang di bank uangnya jauh lebih besar dari 47 persen pemilik uang di masyarakat. Karena itu, kata Mahfud, nasionalisme harus dibangun berbasis pada keadilan. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan akibat kebijakan yang diatur negara.

"Bangsa Indonesia boleh saja dikatakan miskin tapi masih bisa menerima jika miskin bersama, namun bila dimiskinkan oleh koruptor, hal itu akan menimbulkan konflik dimana-mana. Karena itu pemerintah harus mengambil langkah agar penipu-penipu yang menyebabkan ketidakadilan itu ditangani secara sungguh-sungguh," tegasnya.

Ia pun mengingatkan, bila kebhinekaan ingin bersatu maka keadilan itu harus ditegakkan. "Itu yang mau diserukan KAHMI dalam berkhidmat kepada negara dan bangsa ini," pungkasnya.

Dalam acara dialog nasional KAHMI, hadir pula sebagai pembicara Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Halim Alamsyah. Para tamu undangan yang hadir adalah Ketua MKD DPR RI A.M Fatwa, anggota Komisi IV DPR RI Viva Yoga dan Anggota Komisi III DPR RI Raden Muhammad Syafi'i. (OL-1)