Kehadiran Negara Bisa Naikkan Indeks Demokrasi

MENURUNNYA indeks demokrasi Indonesia pada 2016 harus dijadikan pelajaran bersama agar hal serupa tak terus terjadi di tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Toleransi yang sebenarnya sudah menjadi budaya luhur bangsa pun harus kembali dikedepankan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Kamis (14/9), indeks demokrasi Indonesia (IDI) di sejumlah daerah turun akibat merebaknya intoleransi, ujaran kebencian, dan demonstransi anarkistis. BPS memaparkan fenomena itu terjadi di DKI Jakarta dan Sumarta Barat.

Wakil Sekjen PPP Ahmad Baidowi mengatakan, kemarin, penurunan indeks demokrasi menjadi tantangan seluruh kalangan. "Turunnya IDI mungkin salah satunya terkait pilkada tahap dua yang tahapannya dimulai sejak pertengahan tahun lalu. Hal yang paling terlihat ialah pelaksanaan pilkada DKI yang tensinya cukup tinggi," ujarnya.

Ia menambahkan, jika tidak ada ketegasan negara dan kesadaran semua pihak akan pentingnya toleransi, indeks demokrasi akan terus menurun. Apalagi dengan munculnya kelompok-kelompok penyebar isu SARA. Hal itu dikhawatirkan membuat panas pilkada 2018 ataupun pemilu serentak 2019.

Baidowi berharap lembaga pengawas tidak mendiamkan maraknya isu SARA pada kampanye pemilu mendatang. "Jika itu dibiarkan, publik hanya mendapat tontonan murahan dari panggung politik Indonesia. Itu cara berdemokrasi yang tak dewasa yang mengorbankan persatuan."

Ketua DPP PKS yang juga anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menganggap wajar hasil temuan BPS itu. Terlebih dari tiga indikator yang disebutkan memang sangat terasa di lapangan bahwa banyak hak warga yang terabaikan. "Maka itu, saya harap Presiden Jokowi di samping menggenjot infrastruktur ekonomi, juga tidak boleh mengabaikan (pembangunan) demokrasi," tukasnya.

Hal senada diutarakan pengamat politik dan sosial dari UGM, Arie Sudjito. "Hate speech dan sebagainya merupakan penyebab mengapa indeks demokrasi Indonesia turun. Itu PR kita. Tapi secara umum di enam bulan terakhir ini negara mulai banyak hadir membangun kredibilitas."

Arie menegaskan penegak hukum tidak boleh membiarkan adanya intoleransi di Indonesia. Terlebih dengan munculnya kelompok penyebar isu SARA seperti Saracen. Selain soal intoleransi, BPS juga memaparkan menurunnya peran partai politik dalam demokrasi.

Saat dimintai tanggapan soal itu, Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri Bahtiar mengatakan langkah pemerintah menaikkan dana parpol ialah tepat. Sebab, kata dia, dana parpol yang minim menyebabkan mereka tak bisa berfungsi maksimal.

Sebelumnya bantuan negara kepada parpol hanya Rp108 per suara atau 0,00063% dari total kebutuhan dan kini naik 10 kali lipat menjadi Rp1.000 per suara. (Nov/Nur/X-8)