Golkar Sumut Tunggu Status Hukum Bupati OK Arya Zulkarnain

PARTAI Golkar Sumatra Utara masih menunggu status hukum Bupati yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Batubara, OK Arya Zulkarnain, yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu (13/9). Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut Irham Buana Nasution di Medan, Kamis (14/9), status hukum itu diperlukan untuk menentukan langkah dan sikap selanjutnya.

Partai Golkar akan menghormati proses hukum yang dijalankan jika OK Arya Zulkarnain ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan suap yang dituduhkan KPK. "Kita akan menghormati dan mengikuti prosesnya, kita taat asas," katanya sambil berharap proses hukum itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Baca juga: OTT KPK di Sumut Diduga Libatkan Kepala Daerah

Mengenai bantuan hukum, Partai Golkar akan melihat proses yang akan dilakukan Pemkab Batubara atas penangkapan tersebut. Namun jika OK Arya Zulkarnain meminta bantuan hukum tersebut kepada Partai Golkar, pihaknya akan menyiapkannya sesuai aturan yang berlaku. "Diminta atau tidak, kita siap saja, apalagi beliau senior dan salah satu kader terbaik Partai Golkar," ujar Irham Buana.

Ketika dipertanyakan tentang kemungkinan pemecatan OK Arya Zulkarnain dari Ketua DPD Partai Goljar Batubara, Irham Buana menyatakan Partai Golkar saat ini masih fokus pada persiapan pilkada di daerah itu. "Kalau itu, di Partai Golkar ada mekanismenya," katanya tanpa menjelaskan lebih jauh.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain, Rabu (13/9). Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, ada tujuh orang yang diamankan dalam operasi OTT di Batubara tersebut.

Selain kepala daerah, diamankan juga pejabat dinas dan kalangan swasta yang diduga terlibat dalam dugaan suap terkait pengurusan sejumlah proyek itu. (Ant/OL-3)