MPR Dukung Program Pengurangan Kesenjangan Pemerintah

KETUA MPR RI Zulkifli Hasan menyatakan dukungannya terhadap beragam program pengurangan kesenjangan yang kini menjadi salah satu fokus dari kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Kami di MPR mendukung kebijakan pemerintah menjadikan tahun ini sebagai tahun untuk mengurangi kesenjangan," kata Zulkifli Hasan, Senin (11/9). Dia menambahkan cita-cita kemandirian kedaulatan Indonesia harus mewujud dalam berbagai kebijakan yang berpihak kepada anak bangsa itu sendiri.

Zul mengingatkan, fenomena kesenjangan sosial dan ketimpangan penguasaan sumber daya alam bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Sebelumnya, Ketua MPR menginginkan berbagai pihak termasuk generasi muda untuk tidak takut menghadapi tantangan globalisasi yang tengah berkembang di dunia pada saat ini. "Globalisasi bukan untuk ditakuti, tapi dihadapi," kata Zul yang juga Ketua Umum PAN ini.

Untuk itu, ujar dia, sudah selayaknya para mahasiswa dan generasi muda optimistis dalam menghadapi era globalisasi dan kemajuan teknologi karena fakta sejarah menunjukkan bahwa bangsa yang maju adalah mereka yang menguasai ilmu pengetahuan dengan terus belajar pantang menyerah.

"Lewat teknologi, sekarang siapapun bisa belajar apa saja dimana saja. Gerbang Ilmu pengetahuan terbuka bagi mereka yang mau belajar, pantang menyerah dan mau membuka diri untuk hal baru," papar Ketua MPR.

Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah pada tahun ketiga masa bakti Kabinet Kerja ini bakal lebih fokus dalam rangka melakukan pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia di seluruh pelosok Tanah Air.

"Saya yakin, hanya dengan pemerataan ekonomi yang berkeadilan, kita akan semakin bersatu. Pembangunan yang merata akan mempersatukan Indonesia," kata Presiden Jokowi dalam Pidato Presiden RI di depan Sidang Tahunan MPRI RI Tahun 2017, Rabu (16/8).

Presiden menegaskan, pemerintah menginginkan rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolir merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keadilan sosial, lanjutnya, harus mampu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.(Ant/OL-3)