Kestabilan Kunci Kemajuan

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan kestabilan merupakan kunci kemajuan suatu bangsa. Dengan menjaga kestabilan, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat akan terwujud.

"Kalau negara stabil, kita bisa membangun. Dengan pemerataan pembangunan, kesejahteraan dapat terjadi," ucapnya saat memberikan kuliah umum bertema Pendidikan dan bela negara, di Universitas Negeri Jakarta, kemarin (Jumat, 8/9).

Meski demikian, lanjutnya, kestabilan bukan hal yang mudah didapat. Untuk itu, setiap warga negara berkewajiban untuk menjamin kestabilan negara. Salah satunya, dengan bela negara, karena setiap negara tidak pernah lepas dari ancaman.

"Saat ini yang saya lihat ancaman kita bukan militer, tapi ancaman kita ialah permasalahan multidimensional yang berkolaborasi dengan masyarakat kita sendiri," terang Wiranto.

Ancaman seperti narkoba, pembalakan liar, pengambilan ikan secara ilegal, serta perdagangan orang merupakan masalah besar yang timbul saat ini.

Sayangnya, kebanyakan aktor yang melakukan ini berasal dari masyarakat. Salah satu penyebab, imbuhnya, mulai tergerusnya Pancasila sebagai simpul pemersatu bangsa.

"Perasaan memiliki negeri, yaitu NKRI, Bhinneka Tunggal Ika mulai tergerus. Pemerintah sekarang berani untuk menanamkan kembali pemahaman itu kepada masyarakat."

Selain itu, lanjut Wiranto, lemahnya regulasi juga menjadi faktor yang membuat paham-paham radikal dan terorisme berkembang. Untuk mengatasi hal itu, ia meminta DPR memperkuat Undang-Undang Antiterorisme.

"Karena undang-undang kita masih lemah, saya minta terus agar aparat kita jangan melawan teroris dengan tangan terikat."

Dulu, kata dia, pemerintah dengan undang-undang yang dimiliki dapat langsung menangkap terduga teroris. Berbeda jauh dengan undang-undang saat ini yang mewajibkan agar penangkapan dilakukan jika sudah ada bukti yang kuat.

Pemberdayaan ideologi
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melepas keberangkatan 6.500 mahasiswa untuk mengikuti pendidikan bela negara di Rindam IV/Diponegoro, Magelang, selama tiga hari ke depan.

"Bela negara dalam hal ini ialah pembangunan potensi pertahanan nonmiliter, bukan dimaknai dengan angkat senjata," katanya saat memberikan pengarahan dalam upacara pelepasan di lapangan Unnes, Semarang, kemarin.

Pembangunan potensi pertahanan, kata dia, dilakukan melalui pemberdayaan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Pun lewat profesi, pengetahuan, dan keahlian, serta kecerdasan untuk mencapai masyarakat berkeadilan.

Diakuinya, pendidikan bela negara difokuskan kepada generasi muda. Hal itu memberikan imunitas kepada mereka, khususnya kalangan mahasiswa untuk mengatasi dampak negatif dari arus globalisasi pascareformasi.

Meski hanya berlangsung selama tiga hari, Tjahjo berharap para peserta bisa memahami pentingnya pendidikan bela negara yang diikuti untuk semakin memupuk rasa semangat nasionalisme dan cinta Tanah Air.

Mahasiswa, kata politikus PDIP itu, dalam proses konsolidasi kebangsaan berperan besar dengan jumlah 61,83 juta atau 24,53% dari total penduduk Indonesia. Jumlah itu setara 15 kali populasi penduduk Singapura.

"Dalam proses pembangunan bangsa, mahasiswa merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, agen perubahan, serta memiliki kedudukan strategis untuk mendukung kemajuan suatu bangsa," tuturnya.(Ant/P-3)