Pemerintah Bahas Wacana Pembentukan Pasukan Khusus Indonesia-Filipina

PEMERINTAH melalui Kementerian Pertahanan dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan masih membahas wacana pembentukan pasukan khusus Indonesia-Filipina. Pasukan tersebut nantinya bertugas untuk menumpas kelompok bersenjata yang terafiliasi Islamic State (IS) di wilayah perbatasan.

"Kalau ada konsep demikian kita bicarakan dulu. Ini, kan baru tawaran. Dari Kementerian Pertahanan kita sikapi dengan bijaksana apa pun bentuk kerja sama itu," ujar Plt Sekjen Kementerian Pertahanan Letjen I Wayan Midhio, di Kantor Kemhan, Jakarta, Rabu (6/9).

Wacana pembentukan pasukan khusus itu sebelumnya dilontarkan oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Duterte mengaku akan mendiskusikan hal tersebut dengan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Kelompok IS dianggap sebagai musuh bersama bagi beberapa negara di dunia, termasuk di kawasan Asia Tenggara.

Namun, terang Midhio, pemerintah Indonesia tidak bisa langsung menyetujui tawaran tersebut. Prinsipnya perlu ada kejelasan yang dibahas bersama serta dituangkan dalam bentuk code of conduct (pedoman dan perilaku), termasuk kedaulatan dalam kaitan mekanisme pasukan khusus yang bisa otomatis masuk.

"Pada dasarnya Kementerian Pertahanan Indonesia, Kementerian Pertahanan Filipina, Malaysia sudah melakukan kerja sama. Sering berkumpul untuk menghadapi permasalahan serius yang dihadapi bangsa bangsa ini, seperti kelompok IS."

Mengenai penanganan terhadap maraknya aksi kelompok bersenjata di wilayah perairan, seperti di Filipina Selatan yang pernah menyasar WNI, imbuh Midhio, tetap dilakukan. Sejauh ini pasukan di tiga negara tersebut juga telah diberi kemudahan dalam hal akses lintas wilayah serta menggelar operasi patroli bersama.

"Yang penting prosedur pemanfaatan perbatasan itu yang harus ditetapkan bersama. Hanya secara khusus ini menyangkut operasi bersama ada pasukan khusus dan kita bahas bersama. Kalau perbatasan sudah terbuka, kita masuk ke sana izin boleh dan mereka juga izin," tutup Midhio. (OL-3)