Kementerian Harus Bisa Rumuskan Pancasila

UNIT Kerja Presiden tentang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), sejak di lantik 6 Juni 2017 lalu, telah bekerja dan memberikan penghargaan prestasi penyelenggaraan Lebaran kepada 15 instansi pemerintah. Penilaian yang diberikan UKP-PIP karena dinilai sukses mendukung penyelenggaraan arus mudik dan arus balik Lebaran.

Tugas pokok lembaga nonstruktural yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 ini ialah membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Ketua Yayasan Peduli Bumi Indonesia (YPBI), Ananda Mustadjab Latip, mengatakan, cara kerja yang dilakukan oleh Ketua UKP-PIP, Yudi Latif, dan para deputinya seperti kebingungan mengimplementasikan tugas pokok lembaga tersebut.

"Karena setahu saya awalnya Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) sendiri yang menginginkan adanya unit kerja yang bekerja memberikan pemahaman ideologi Pancasila. Jika Presiden yang menginisiasi unit kerja tersebut, artinya beliau berharap adanya para ahli yang memahami nilai-nilai dan ideologi Pancasila yang bisa merumuskan atau memeras 5 sila yang ada, dengan menghasilkan beberapa nilai-nilai yang harus dikoordinasikan, disinkronisasikan dengan program kementerian, serta disosialisasikan oleh kementerian-kementerian yang bersangkutan," katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (2/9).

Prinsipnya, lanjut Ananda, UKP-PIP bekerja untuk Presiden, dalam memberikan rumusan arah kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila. Selain itu disebutkan bahwa fungsi UKP-PIP juga menyusun garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila.

"Saya yakin Pak Presiden menunggu itu, tapi ini kok belum apa-apa sudah buat even pemberian penghargaan. Apakah itu yang diinginkan oleh Presiden? Saya pikir terlalu sepele jika UKP-PIP hanya seperti event organizer," imbuhnya.

Menurut Ananda, niatan deputi bidang pengendalian dan evaluasi, Silverius Yoseph Soeharso, sudah baik, yang ingin membuat tolok ukur sejauh mana implementasi Pancasila diterapkan di kehidupan sehari-hari. Namun, niatnya itu juga harus logis, bagaimana cara membuat ukuran-ukuran bahwa ideologi Pancasila itu sudah bisa diimplementasikan.

"Yang dikatakan Silver ingin menyusun suatu instrumen yang memiliki dimensi-dimensi Pancasila yang secara obyektif akan bisa mengukur kinerja aparatur negara. Menurut saya, niatnya sudah bagus, konsep tolok ukur dibuat UKP-PIP dan yang melaksanakannya biarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi," cetusnya.

Begitu pula dengan masalah intoleransi, perlu ada penjabaran nilai-nilai ketuhanan pada sila kesatu Pancasila.

Bagaimana bisa diterapkan dalam implementasinya, kemudian koordinasikan dan sinkronkan dengan Kementerian Agama, agar ada metode baru untuk memperkuat rasa toleransi dalam pendidikan agama di pesantren-pesantren atau sekolah-sekolah sehingga agama itu bukan malah membuat orang jadi ekstrem. Karena tidak ada dikotomi antara Pancasila dan nilai-nilai agama apa pun juga.

"Saya khawatir jangan-jangan Yudi Latif sudah terbawa atmosfer kekuasaan karena dekat Istana, jadi lupa bagaimana merumuskan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, akhirnya terbawa pada program seremonial. Nanti jika dibuat berkala, apalagi mau dilakukan ke kalangan pengusaha, lama-lama Pancasila didagangkan untuk urusan pemberian penghargaan," katanya.

Oleh sebab itu, ia berharap UKP-PIP bekerja merumuskan dulu konsep besarnya, kemudian baru membuat peta jalannya, sehingga bagaimana seluruh kebijakan kementerian dan badan-badan negara lainnya bermuara pada nilai-nilai filosofi dan ideologi Pancasila.

"Saya yakin Pak Jokowi akan kurang berkenan jika kerja UKP-PIP belum apa-apa sudah seperti itu," pungkasnya. (RO/OL-2)