Partai Dukung Pemerintah Ambil Inisiatif Hentikan Kekerasan Terhadap Rohingya

KEJAHATAN kemanusiaan yang dilakukan oleh penguasa Myanmar terhadap etnis Rohingya tidak bisa dibiarkan dan harus secepatnya dihentikan. Beberapa partai politik di Indonesia menginginkan dan akan mendukung pemerintah untuk secepatnya mengambil langkah-langkah cepat baik memberikan bantuan ataupun langkah diplomasi untuk menghentikan kekerasan yang terjadi di Rakhine, Myanmar tersebut.

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mengecam penindasan yang terjadi atas etnis Rohingya di Myanmar dan mendesak pemerintah Indonesia untuk secepatnya memberikan bantuan kemanusian dan langkah diplomasi," kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Jakarta, Sabtu (2/9).

PDI Perjuangan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri bertindak cepat dengan segera datang ke Myanmar. Pada saat bersamaan, kata Hasto, PDI Perjuangan mendorong pemerintah untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan secepatnya melakukan diplomasi untuk meyakinkan pemerintah Myanmar guna mencari jalan damai untuk menyelesaikan persoalan.

Indonesia sebagai 'Big Brother' di ASEAN, menurut dia, harus mengambil inisiatif atas konflik Rohingya. Dasarnya sangat kuat, yakni politik luar negeri Indonesia bebas aktif untuk mewujudkan perdamaian dunia. Atas nama cita-cita perdamaian sebagai pelaksanaan sila kedua kemanusiaan atau internalisonalisme, prakarsa aktif harus diambil, termasuk mendesak pemerintahan Myanmar untuk secepatnya menghentikan kekerasan atas warganya.

PDI Perjuangan berpendapat bahwa tindakan diplomasi yang cepat dan efektif melalui ASEAN sangat penting guna mencegah kekerasan lebih lanjut. "PDI Perjuangan akan ikut ambil bagian dalam gerakan solidaritas sebagai kekuatan moral untuk mencegah kekerasan lebih lanjut di Rohingya," kata Hasto.

Sikap serupa dikemukakan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Ida Fauziah yang mengutuk keras tindakan kekerasan dan tragedi kemanusian etnis Rohingya di Myanmar. Ida menegaskan hal itu bukanlah perang antaragama, melainkan bagian dari pertarungan geopolitik yang melibatkan kepentingan ekonomi.

"Untuk itu maka kami meminta kepada masyarakat Indonesia untuk tidak terpancing ke dalam konflik agama. Saudara-saudara kita umat Budha di Indonesia tidak ikut bersalah, bahkan mereka juga turut mengecam tragedi itu," katanya.

Lebih lanjut Ida menegaskan bahwa fraksinya mengutuk keras tindakan kekerasan dan penindasan yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh militer dan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya. Kekerasan kemanusiaan tersebut telah menyebabkan ribuan orang tewas, puluhan ribu orang mengungsi dan ribuan lainnya mengalami berbagai tindak kekerasan, pemerkosaan, dan lain-lain.

Intervensi Kemanusiaan

Melalui siaran pers, yang diterima Media Indonesia SETARA Institut juga melihat krisis Rohingya adalah tragedi kemanusiaan yang secara etis dan politik menuntut dunia internasional untuk melakukan intervensi kemanusiaan.

"Negara-negara ASEAN tidak bisa berlindung di balik prinsip menghormati kedaulatan Mynamar atas tragedi ini. Pembiaran dunia internasional atas Rohingya diduga kuat memiliki motivasi politik ekonomi kawasan, sehingga Aun San Su Kyi terus memperoleh proteksi politik, karena belum ada rezim pengganti yang potensial dan akomodatif menjaga kepentingan sejumlah negara-negara yang memiliki kepentingan kuat," ujar Ketua SETARA Institut Hendardi, Sabtu (2/9).

Hendardi juga mengingatkan selain secara etis pemerintah Indonesia harus bersikap, secara politik, pemerintah juga harus mengantisipasi kelompok-kelompok masyarakat yang mengkapitalisasi isu ini untuk kepentingan politik dalam negeri.

Populisme agama akan mendapat tempat kokoh di tengah krisis kemanusiaan semacam ini, ujarnya, apalagi aktor yang terlibat dalam krisis, berbeda secara diameteral dalam soal agama dan etnis.

"Diskriminasi ganda dan dugaan genosida atas dasar agama dan etnis yang dialami oleh Rohingya sangat mungkin menghimpun solidaritas dan dukungan publik. Jika pemerintah tidak mengambil langkah politik, potensi ketegangan sosial di dalam negeri juga cukup tinggi," ujarnya.

Menurut Hendari ada indikasi keterlibatan tentara Myanmar sebagai bukti bahwa kekerasan tersebut dipelopori oleh negara. Selain intervensi kemanusiaan, imbuhnya, advokasi Myanmar juga sangat memungkinkan untuk dipersoalkan dalam kerangka kejahatan universal, karena genosida merupakan salah satu kejahatan internasional yang termasuk kompetensi absolut International Criminal Court (ICC) dengan yurisdiksi internasional.

"Atas nama kemanusiaan, pemerintah Indonesia harus menjadi pelopor penanganan Rohingya," pungkas Hendardi.(OL-3)