Indonesia Desak Semua Pihak yang Berkonflik di Rakhine Menahan Diri dari Tindak Kekerasan

PEMERINTAH Indonesia, melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendesak semua pihak yang terlibat dalam konflik di negara bagian Rakhine di Myanmar untuk melakukan "pengekangan diri secara maksimal" dan "menahan diri dari kekerasan" karena bentrokan antara pasukan keamanan dan militan telah menyebabkan kekerasan terburuk bagi minoritas muslim Myanmar dalam beberapa tahun terakhir.

"Indonesia mendesak pemerintah Myanmar untuk memperbaiki stabilitas dan keamanan di Negara Bagian Rakhine, dan mengundang semua pihak yang terlibat untuk menahan diri secara maksimal dan menahan diri dari kekerasan," kata Retno, Kamis (31/8).

Jumat lalu, gerilyawan Rohingya mengkoordinasikan serangan terhadap pos polisi dan pangkalan militer di Maungdaw, yang memicu bentrokan antara pasukan keamanan Myanmar dan militan, yang dilaporkan telah membunuh lebih dari 100 orang dan menyebabkan sejumlah besar Muslim Rohingya dan warga sipil Budha melarikan diri dari daerah tersebut.

"Kami berharap pemerintah Myanmar akan terus memberikan perlindungan kepada semua orang di Negara Rakhine, termasuk komunitas muslim, dan juga memberikan akses terhadap bantuan kemanusiaan untuk mencegah krisis kemanusiaan semakin memburuk," kata Retno.

Pada hari Rabu, Kantor Migrasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan jumlah orang Rohingya yang telah melarikan diri dari wilayah tersebut sejak kekerasan meletus pekan lalu mencapai 18.500 orang.

Ada sekitar 1,1 juta Muslim Rohingya di Myanmar, yang banyak menganggap minoritas dunia paling teraniaya. Orang-orang Rohingya ditolak kewarganegaraan dan dianggap sebagai imigran ilegal, meski mengklaim akar di Myanmar yang kembali berabad-abad.

Menlu Retno juga telah berkomunikasi dengan penasihat keamanan nasional Myanmar U Thaung Tun dan Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hassan Mahmood Ali untuk membahas kekerasan yang meningkat, meningkatnya jumlah pengungsi dari daerah konflik dan langkah-langkah penting yang harus diambil untuk mencegah situasi dari memburuk lebih lanjut.

Menteri Retno juga secara khusus bicara dengan Sekjen PBB Antonio Guterres, Jumat malam (1/9) melalui sambungan telepon guna membahas krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar. Guterres berharap RI melanjutkan perannya dalam penyelesaian masalah di Rakhine itu.

Ketua Komisi Penasehat Negara Rakhine, Kofi Annan, pekan lalu menyampaikan sebuah laporan kepada pemerintah Myanmar, yang mengatakan bahwa wilayah tersebut merupakan kombinasi antara krisis pembangunan, hak asasi manusia dan keamanan.

Komisi tersebut menawarkan rekomendasi untuk menangani berbagai isu di wilayah yang terbagi dalam, mulai dari proses verifikasi kewarganegaraan yang lebih cepat dan lebih transparan, hingga akses yang setara terhadap perawatan kesehatan dan mencatat pentingnya pelaku pelanggaran hak asasi manusia bertanggung jawab.

Menlu Retno dan Sekjen PBB juga mendukung laporan Kofi Annan tersebut dan berharap agar rekomendasi Annan dapat diimplementasikan

Selain itu, Indonesia memandang hubungan yang baik antara Myanmar dan Bangladesh akan memberikan kontribusi besar untuk mengatasi situasi di Negara Rakhine. Retno juga mendesak masyarakat internasional untuk terus bekerja sama dengan pemerintah Myanmar "secara konstruktif" dan dengan "tujuan untuk membantu situasi kemanusiaannya."(OL-3)