Korupsi Politik dan Birokrasi Harus Diselesaikan Tuntas

KASUS korupsi di Kementerian Perhubungan seharusnya tidak terjadi apabila ada sinergitas dari pemerintah untuk membenahi pelbagai persoalan di hulu dan hilir. Untuk itu perlu ada kejelasan persoalan apa yang tengah terjadi dan nantinya bisa dijadikan fokus utama untuk diselesaikan.

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, mengatakan operasi penangkapan oleh KPK di Kementerian Perhubungan telah mencoreng lembaga yang dipimpin Menhub Budi Karya Sumadi. Maklum, sebelumnya Kemenhub juga tersandung kasus pungli, yang juga dilakukan OTT oleh pihak Kepolisian.

"Kalau mau, ya korupsi politiknya diselesaikan, korupsi birokrasi diselesaikan. Memang tergantung strategi pemerintah dalam konteks pemberantasan korupsi," ujar Ade, Sabtu (26/8).

Selain itu, lanjut dia, kasus pun bisa dicegah apabila dari internal Kemenhub memiliki kerelaan untuk menerima masukan, termasuk mendorong pembenahan yang lebih serius dari dalam.

Menurut dia, strategi yang dilakukan oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) hanya fokus pada persoalan di hilir. Artinya, jika tidak ada niat untuk menuntaskan perkara di sisi hulu, maka korupsi pun tetap terjadi.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, menambahkan sejatinya komisi antirasywah yang berada di level pimpinan telah beberapa kali melakukan pertemuan untuk membahas persoalan di Kementerian Perhubungan, seperti upaya pencegahan, transportasi, tata kelola kelembagaan, dan lain sebagainya.

"Tapi memang KPK bukan tukang jaga malam yang 24 jam melototinnya," terang dia.

Dengan demikian, imbuh Saut, jika integritas yang menjadi pokok persoalan, tentu teorinya pun harus dijelaskan secara kompleks.

"Soal gaji, soal sistem, soal staf, keahlian, strategi, menjadi tidak berarti karena gaji berapa pun kalau integritas persoalannya, negara ini pun lama-lama bisa terjerembab seperti tahun 1998," tutup dia. (OL-3)