Perusahaan Medsos Harus Bertanggung Jawab Tersebarnya Hoax

PERUSAHAAN media sosial seharusnya ikut bertanggung jawab atas tersebarnya hoax. Menurut Direktur Indonesia New Media Watch, Agus Sudibyo penyelesaian kasus berita hoax tidak bisa diselesaikan hanya dengan memeriksa satu pihak saja, yaitu pemilik akun media sosial.

"Saya minta perusahaan media sosial juga harus ikut tanggung jawab. Perusahaan ini dapat keuntungan iklan Rp 8,6 triliun. Perusahaan media sosial tidak boleh bilang hanya menyediakan platform dan isi di luar tanggung jawab mereka. Karena dia bukan pure (murni) ruang publik. Intinya, harus kita bedakan tanggung jawab pemilik akun media sosial dan perusahaan media sosial. Jadi menurut saya dua-duanya harus tanggung jawab," ujar Agus di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (26/8).

Agus menambahkan bahwa hingga saat ini tanggung jawab untuk perusahaan media sosial belum diatur. Seharusnya, dalam hal pencegahan maupun penindakan ada aturannya sehingga pihak yang bersangkutan (perusahaan medsos) ikut bertanggung jawab.

Sebagai contoh, sambung dia, beberapa negara di Eropa, khususnya Jerman, telah membuat proposal bagaimana setiap perusahaan media harus membuat unit penanganan dan pengawasan media sosial yang harus dibuka 24 jam dan 7 hari dalam seminggu.

Proposal ini diajukan untuk mencegah berita hoax tersebar semakin banyak dan untuk mengontrol konten-konten yang disebarkan di media sosial. "Di Jerman, perusahaan media sosial harus buka unit penanganan media sosial yang harus dibuka 24 jam dan 7 hari dalam seminggu. Supaya kalau ada hoax di Facebook misalnya, Facebook harus hapus itu 1x24 jam. Jika tidak dihapus dalam 1x24 jam, dendanya Rp6 miliar. Dan kalau ada kasus ini, dia harus diminta penjelasan dan pertanggung jawaban. Karena yang menyebarluaskan adalah mesin yang mereka kelola," pungkasnya.

Isu SARA

Terpisah, anggota Komisi IIII Sufmi Dasco Ahmad meminta polisi bergerak cepat mengungkap sindikat penyebar isu SARA seusai ditangkapnya grup Saracen. Dia meminta agar dalang sindikat ini juga segera ditangkap

"Pihak kepolisian harus gerak cepat dalam mengusut kasus Saracen. Jangan hanya pelaku lapangan yang ditangkap, tetapi siapa mastermind di belakangnya," ujar politisi Partai Gerindra ini, Sabtu (26/8).

Dasco juga menyoroti soal pihak yang menjadi pendana kelompok ini. Meski Saracen menjual jasanya kepada klien soal penyebaran isu SARA, diyakini masih ada penyandang dana yang membantu mereka.

"Termasuk dan terutama pihak-pihak yang mendanai. Seharusnya dengan teknologi yang ada dan jika perlu melibatkan PPATK, tidak akan sulit melacak siapa yang mendanai Saracen," jelas Dasco.

Menurutnya transaksi keuangan akan mudah dilacak mengingat perkembangan era digital. Apalagi, kata Dasco, para pelaku juga sudah ditangkap. "Saat ini setiap transaksi, baik tunai maupun nontunai, amat mudah dilacak, terlebih sudah ada pelaku lapangan yang bisa diinterogasi," pungkasnya.(OL-3)

(Nov)