Khofifah Menunggu Restu Presiden

MENTERI Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo sebelum memutuskan maju menjadi calon Gubernur Jawa Timur pada pilkada serentak 2018 mendatang. Saat ini Khofifah mengaku masih fokus bekerja sebagai pembantu Presiden.

“Saya masih menanti waktu yang tepat untuk melaporkan segala sesuatunya kepada Presiden. Saat ini, saya sedang membawa mandat sebagai mensos. Semua kinerja dan produktivitas Kemensos tidak boleh tereduksi oleh proses-proses lain,” ujar Khofifah seusai menghadiri workshop Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) di Hotel Sultan, Jakarta, kemarin.

Terkait kehadirannya di workshop KPPG, Khofifah membantah hal itu ada kaitan dengan dukungan Golkar terhadapnya menuju kursi Jatim 1. “Menteri lain juga diundang, kok. Ada Pak Tjahjo (Mendagri Tjahjo Kumolo), ada Menkeu (Sri Mulyani). Ya, kalau mendapatkan support (dari Golkar), Alhamdulillah,” ujarnya diplomatis.

Khofifah telah dua kali maju sebagai calon Gubernur Jatim. Meski belum bisa merebut kursi Jatim 1, Ketua DPP Partai Golkar bidang Media dan Penggalangan Opini Nurul Arifin mengatakan partainya berharap Khofifah kembali maju pada Pilgub Jatim 2018 mendatang.

“Memang kami melihat Ibu Khofifah sangat konsisten. Beliau sudah dua kali bertarung dan kami berharap kali ini dapat memenangi pertarungan. Insya Allah, Golkar akan mendukung,” ucap Nurul.

Partai Golkar mengaku masih membahas nama tokoh yang bakal diusung dalam pilkada Jatim. Menurut Ketua Umum Golkar Setya Novanto, Khofifah merupakan salah satu kandidat yang paling kuat bakal diusung partai beringin.

“Sekarang memang berkembang calon ada dua yang saya liat, Gus Ipul sama Ibu Khofifah. Maka tentu Golkar akan sehati-hati mungkin karena kita ingin kader NU ini bisa berhasil dengan baik. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Golkar bisa putuskan,” ujar Novanto di sela workshop.

Lebih lanjut, bakal calon Wali Kota Bandung Nurul Arifin mengaku masih terus mempersiapkan diri dan menyosialisasikan pencalonannya kepada warga Bandung. Ia berharap pertarungan merebut kursi Bandung 1 bakal berjalan jujur dan adil.

“Jadi tidak ada isu-isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) yang dimunculkan. Black campaign yang ujungnya akan memecah-belah publik juga tidak boleh ada. Itu yang kita harapkan,” ujar Nurul di kesempatan yang sama. (Deo/P-3)