Kampus Garda Terdepan Penguatan Pancasila

PRESIDEN Joko Widodo meminta perguruan tinggi menjadi institusi terdepan dalam menjaga dan mendorong terus-menerus penguatan nilai-nilai Pancasila.

Kampus diharapkan menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas secara intelektual, sosial, religius, dan profesional yang memiliki karakter Pancasila untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Presiden Jokowi menegaskan hal itu ketika menerima 20 rektor perguruan tinggi di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

“Presiden berpesan, terkait dengan radikalisme, kampus harus terhindar dari paham-paham radikalisme. Ini harus kita jaga semua,” ujar Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir yang turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut.

Nasir menambahkan, untuk meneguhkan lagi komitmen kampus-kampus terhadap NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945, forum rektor akan menggelar deklarasi kebangsaan dan bela negara pada akhir September 2017 di Bali.

Deklarasi ini akan melibatkan lebih dari 2.000 kampus di seluruh Indonesia. Deklarasi akbar itu juga akan membahas desain kurikulum berbasis Pancasila. Menurutnya, pelajaran Pancasila di kampus harus direvitalisasi gagasannya mengikuti perkembangan zaman dan dinamika masyarakat.

“Mata kuliah Pancasila sudah ada, tetapi sistem pembelajaran inilah yang harus terimplementasi pada perilaku,” tandasnya.

Nasir juga mengatakan akan menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Negara agar kampus tidak terpapar radikalisme.

“Sudah saya perintahkan semua mendata orang-orang yang masuk ke kelompok radikal,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Hasanuddin Dwia Tina Aries Pulubuh mengatakan perguruan tinggi memiliki sejumlah komponen yang berpotensi mendukung program penguatan Pancasila, yakni sumber daya manusia yang siap menjadi narasumber, teknologi, pusat kajian, serta jaringan kemit­raan.

Menurut dia, Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menghadapi tantangan berat untuk menjawab dan memberikan solusi berbagai masalah mendasar yang mende­ra bangsa Indonesia.

“Pancasila memerlukan revitalisasi dan pemurnian gagasan yang lebih aktual, substansial, berdasarkan prinsip ideologi yang modern.”

Dosen dari profesional
M Nasir menambahkan pemerintah mendorong­ kalangan profesional yang memiliki pengalaman manajerial di bidang­nya untuk menjadi dosen.

Kebijakan ini telah diakomodasi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Saat ini sudah ada lima perguruan tinggi yang menerapkan penggunaan dosen profesional, yakni Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Politeknik Maritim Negeri Semarang, Politeknik Manufaktur, serta Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Nasir menjelaskan kualifikasi dosen itu nantinya ditentukan oleh setiap perguruan tinggi.

Setelah itu, setiap perguruan tinggi baru melaporkan ke Kemenristek Dikti untuk pendataan kualifikasi dosen di setiap perguruan tinggi.(Mtvn/X-10)

[email protected]