DPD Dukung BJ Habibie Hidupkan kembali GBHN

KETUA DPD Oesman Sapta Odang (OSO) mendukung usulan Presiden ketiga BJ Habibie agar Indonesia menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pengawal pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Oesman melihat gagasan BJ Habibie agar menghidupkan GBHN sebagai panduan arah pembangunan nasional yang merupakan induk dari Garis Besar Haluan Daerah (GBHD) sangat tepat karena Indonesia menerapkan kebijakan otonomi daerah.

“GBHD itu harus sesuai dengan amanat rakyat daerah karena setiap daerah di Indonesia memiliki kearifan lokal berbeda-beda,” katanya.

Anggota DPD dari Provinsi Nusa Tenggara Timur Adrianus Garu menambahkan GBHD hendaknya melindungi, melestarikan, dan mengembangkan kearifan dan sesuai amanat rakyat di daerah.

Kalau GBHD dibuat berdasarkan kedekatan dengan pejabat pusat, aspirasi yang diakomodasi oleh pemerintah pusat ialah yang berasal dari orang-orang tertentu, bukan berdasarkan aspirasi masyarakat yang dijaring melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat daerah itu sendiri.

“Sering terjadi seseorang dari daerah yang membawa proposal ke pusat ditindaklanjuti, sedangkan aspirasi daerah yang diputuskan melalui musrenbang diabaikan,” katanya.

Sebelumnya BJ Habibie menegaskan Indonesia perlu GBHN agar arah pembangunan nasional fokus dan berkesinambungan. BJ Habibie menyampaikan hal itu saat diskusi Proses Transformasi Pembelajaran Karakter Bangsa sebagai Implementasi UUD 1945 di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Selasa (22/8).

“Arah pembangunan nasional berdasarkan pada kemauan politik pemerintah.

Adanya GBHN berisi perencanaan pembangunan nasional jangka panjang, maka pada pergantian pemerintahan arah pembangunan tetap berkesinambungan,” katanya.

Menurut Habibie, dihidupkannya kembali atau tidak GBHN tergantung kepada kemauan politik penyelenggara negara. Namun, Habibie mengingatkan, karena Indonesia menerapkan kebijakan otonomi daerah, arah pembangunan nasional dalam GBHN harus didasarkan pada kepentingan daerah.

Habibie mengatakan, dengan kemauan politik pemerintah yang mengarahkan pembangunan berkesinambungan, pembangunan nasional menjadi merata dan seluruh warga bisa memiliki pekerjaan. (Nov/Ant/P-2)