Politik Mahar Sulit Lahirkan Kepala Daerah Berkualitas

DPW PPP Jawa Timur sudah membuka pendaftaran bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2018 pada 23 Agustus hingga 9 September 2017. PPP mewajibkan bakal calon untuk membayar mahar sebesar Rp35 juta saat pengambilan formulir.

“Ada artinya mengapa Rp35 juta. Angka 3 itu melambangkan PPP dan angka 5 ialah lima rukun Islam serta lima khitmat partai,” kata Ketua DPW PPP Jatim Musyafak Noer di Surabaya.

Menurut Ketua Fraksi PPP DPRD Jatim ini, besaran mahar Rp35 juta itu digunakan untuk biaya operasional panitia pendaftaran, biaya survei, dan pelaksanaan rapat pimpinan wilayah (penyampaian visi misi calon).

“Kontribusi pendaftaran sebesar Rp35 juta itu juga untuk mengukur keseriusan bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Itu harus diserahkan langsung cash saat mendaftar, tak boleh dicicil,” katanya.

Pendaftaran bakal calon itu tidak hanya berlaku bagi kader internal, tapi juga untuk kalangan eksternal serta semua lapisan masyarakat. Secara serentak DPC PPP juga membuka pendaftaran untuk 14 pilkada dari 18 pilkada. Hanya empat daerah yang tidak membuka pendaftaran dan cukup menggelar rapimcab karena ada kader internal yang serius mencalonkan dan dinilai berpotensi menang.

Musyafak mencontohkan pilkada Kabupaten Jombang tidak membuka pendaftaran karena ada Ketua DPC PPP Jombang sekaligus Wabup Jombang Mundjidah Wahab akan maju.

Politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menegaskan partai politik harus tetap mengutamakan kualitas calon kepala daerah ketimbang kemampuan finansial semata. “Parpol tidak boleh menyampingkan kualitas. Jangan karena dia tak punya uang lantas dikalahkan oleh yang mampu membayar,” ujar Riza.

Riza menyebut masih wajar jika saat pendaftaran parpol meminta biaya pendaftaran yang batasnya masih dalam nominal jutaan rupiah. Hal itu dapat dimaklumi karena tiap parpol juga harus menyediakan sumber daya teknologi dan tenaga dalam proses seleksi.

Namun, jika nominal yang diminta sangat fantastis dari puluhan hingga ratusan juta rupiah, hal itu bisa dikategorikan politik uang. Hal ini tidak sehat karena tidak akan melahirkan kepala daerah yang berkualitas. (FL/Put/P-2)