Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan meminta rencana pembangunan gedung baru DPR tidak dibawa ke ranah politik. Itu sudah menjadi kesepakatan bahwa rencana pembangunan gedung baru tersebut merupakan bagian dari kewenangan pemerintah.
“Karena sekali lagi nanti pun yang membangun juga pemerintah, bukan DPR. Gedung itu milik negara, milik rakyat. Jadi, saya harapkan ini perlu diluruskan. Karena kalau ini masuk ke area politik, kasihan gedungnya. Karena gedung ini gedung rakyat bukan dibawa pulang juga,” ujar Taufik.
Menurut Taufik, untuk membangun gedung baru diperlukan pengkajian yang melibatkan berbagai stakeholder mulai Kementerian PU, arsitek, ahli sipil dan ahli lainnya yang berkaitan dengan pembangunan gedung.
Pimpinan DPR menyerahkan seluruhnya kepada Kesekjenan DPR. “Bagaimana nasib tindak lanjutnya seperti apa, jangan dihubungkan dengan kinerja DPR. Tidak ada hubungannya, tetapi silakan dikaji oleh kementerian yang terkait. Saya kemarin melihat surat dari Kesekjenan, sudah meminta Kementerian PU-Pera untuk menganalisis ulang terkait dengan kondisinya seperti apa,” ungkapnya.
Taufik mengatakan surat tersebut keluar sejak awal pekan ini. Namun, ia memastikan surat tersebut sudah dikirim. Taufik mengharapkan apa pun hasilnya dari Kementerian PU-Pera tidak akan menjadi polemik.
Mantan Ketua DPR Agung Laksono punya pendapat berbeda. Ia menilai rencana pembangunan gedung baru bagi anggota dewan sebaiknya tidak dilakukan mengingat kinerja DPR yang hingga kini masih jauh dari harapan.
“Tidak usah dululah. Sebaiknya jangan dulu melakukan hal itu. Itu soal pandangan publik yang saya kira patut diperhatikan,” ujar Agung.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sejatinya anggaran pembangunan gedung baru DPR telah dianggarkan sejak 2015. Namun, pembangunan tidak kunjung terlaksana karena berbenturan dengan aspirasi rakyat. Sri mengusulkan agar anggota dewan meminta izin lebih dulu kepada rakyat sebelum merencanakan hal itu. (Nov/Pol/P-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved