Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
KETUA Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Muhammad Rifai Darus atau akrab disapa MRD, mengajukan narasi kebangsaan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia.
"Narasi ini berangkat dari pengamatan dan diskursus yang berlangsung di internal kaum muda yang berhimpun di KNPI," kata mantan Wasekjen PB PMII itu melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (19/8)
Ia menilai, proses demokrasi saat ini tengah mengalami ujian tidak kecil. Menurut MRD, ada kecenderungan demokratisasi politik mendistorsi tradisi, nilai, dan sendi kebangsaan. Satu di antaranya, disebabkan oleh ucapan, langkah, dan kebijakan elite politik yang tidak jarang memicu kegaduhan di ruang publik.
MRD juga berharap agar kaum elite dapat menempatkan kepentingan kebangsaan di atas hasrat politik golongan maupun kelompok. Di tengah kompetisi politik dan kentalnya political patron, ia mengusulkan agar pemerintah memprakarsai terbentuknya forum komunikasi yang menghimpun mantan-mantan Presiden dan Wakil Presiden.
"Saatnya kaum elite menyudahi kegaduhan politik. Kita ingin melihat bahwa perbedaan haluan politik, mereka bisa berhimpun dan rembuk bersama, serta dapat saling memberi masukan positif agar kondisi negara, bangsa dan masyarakat semakin kuat," imbuhnya.
Terkait hal itu, MRD mengusulkan pembentukan Forum Kebangsaan Indonesia yang menghimpun mantan-mantan Presiden dan Wakil Presiden. Berkaca pada negara-negara kampiun demokrasi, ada tradisi yang hingga kini masih dirawat. Di antaranya melalui forum yang dibentuk sebagai media komunikasi dan interaksi antara Presiden dan mantan Presiden.
"Tentunya, Presiden Jokowi (Joko Widodo) juga tidak dapat berjalan sendiri membenahi negeri ini. Perlu kebersamaan dan kesadaran seluruh pihak untuk bergerak bersama," kata MRD.
Berikutnya, tentang daya beli masyarakat dan lesunya perekonomian negara. Kebijakan pemerintah yang tengah fokus pada infrastruktur sebaiknya juga tidak mengabaikan komponen daya beli masyarakat agar perekonomian nasional pertumbuhannya tidak hanya kuat terlihat di atas kertas. Namun, secara riil dan faktual juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Saat ini, kita dihantui oleh krisis daya beli yang berimbas pada melemahnya sendi perekonomian negara," ujarnya.
Lebih lanjut MRD mengatakan, pemerintah dan kaum muda harus duduk bersama membangun narasi tentang kebangsaan serta kepemudaan. Tantangan dan persoalan negeri ini teramat kompleks.
Pada wajah lain, Indonesia diproyeksi akan mengalami bonus demografi pada 2020-2030. Bila kita tidak punya narasi dan rute menata kaum di Indonesia, proyeksi itu akan membawa musibah. Masih ada waktu untuk berbenah.
KNPI sendiri akan mengagendakan Sekolah Kepemimpinan Kaum Muda. Agenda itu merupakan bagian dari ikhtiar kaum muda yang berhimpun di KNPI untuk menyiapkan diri menghadapi tantangan di masa yang akan datang.
"KNPI berharap pemerintah dapat melibatkan stakeholder kaum muda untuk membuat pola, rute, dan mengaktivasi potensi kaum muda di seluruh lini. Berikutnya ialah merumuskan program bersama yang terukur, efektif, serta diperlukan kesepahaman lintas sektor," paparnya.
MRD menuturkan, entitas organisasi yang berhimpun di KNPI begitu banyak, plural dan majemuk. Ada, atau tiada dukungan dari pemerintah, KNPI akan tetap eksis untuk menyiapkan mentalitas, kompetensi, serta kecakapan kaum muda. Sebab, di pundak kaum muda jua nasib negeri ini dilanjutkan. (RO/OL-2)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved