Wilayah Terluar tidak lagi Terpinggirkan

PRESIDEN Joko Widodo segera mengambil ancang-ancang untuk membenahi perbatasan begitu dilantik. Hal itu terlihat dari pesatnya pembangunan fasilitas di daerah yang berbatasan langsung dengan negaranegara tetangga.

Koordinasi pembangunan pun tidak lagi terpusat pada anggaran pemerintah daerah melalui Kementerian Dalam Negeri, tetapi dibentuk anggaran pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), dan juga dibantu TNI yang menjaga perbatasan.

Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dengan pembangunan yang melibatkan unsur lintas kementerian dan instansi ini, pembangunan di wilayah terluar RI bisa lebih dimaksimalkan.

"Dua tahun pemerintahan Pak Jokowi membangun perbatasan selesai. Karena selama ini perbatasan kan tidak mendapat perhatian yang optimal," kata Tjahjo ketika dihubungi akhir pekan lalu. Masyarakat di wilayah perbatasan diharapkan kian mudah menjangkau fasilitas-fasilitas kesejahteraan seperti puskesmas dan sekolah seiring dengan pembangunan infrastruktur.

Selain itu, fasilitas di perbatasan makin meningkat dengan perbaikan fasilitas karantina bea dan cukai untuk warga yang kerap berniaga dengan produsen negara tetangga. Kementerian Keuangan turun tangan langsung melakukan perbaikan dan peningkatan fasilitas perdagangan.

Pemerintah menargetkan pada tahun depan peningkatan fasilitas untuk pertumbuhan ekonomi bisa benar-benar tuntas di wilayah-wilayah perbatasan. Fasilitas untuk mengawasi barang-barang ilegal juga akan ikut dibangun agar masyarakat terlindung dan produksi dalam negeri bisa meningkat.

Tjahjo menyatakan pemerintah pusat secara bertahap akan melepas campur tangan pembangunan di wilayah perbatasan. Pembangunan masyarakat baik sosial, budaya, maupun ekonomi bakal diemban langsung oleh pemerintah daerah. Alasannya pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui kebutuhan masyarakat di wilayahnya.

Pemerintah pusat hanya akan melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar. Saat ditemui terpisah, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Hadi Prabowo berujar, agar dalam mengelola perbatasan, kepala daerah tak mencampurkannya dengan urusan-urusan bersifat politis. Program pembangunan masyarakat selama ini rawan dimanfaatkan untuk kepentingan politik kepala daerah, terutama jelang pilkada atau pemilu.

"Ini mau Pilkada 2018, jangan sampai mereka melihat masyarakat di daerah perbatasan ini sedikit sehingga upaya pembangunan di sana tidak akan mendongkrak perolehan suara. Ada sebagian daerah seperti ini," kata Hadi di Kantor Kemendagri Jakarta, Jumat (11/8).

Meski begitu, kata Hadi, masih banyak pula pemerintah daerah yang memang aktif berkontribusi membangun wilayahnya. Misalnya, saat pusat membangun sanitasi, pemda mendukung penyambungan pemipaannya. Sinergi serupa itu sangat diperlukan dalam mengembangkan perbatasan.

"Kita harapkan peran pemda, ini harus komprehensif. Karena semuanya (perbatasan) adalah bagian dari kita semua, yakni NKRI," pungkas Hadi. (Put/P-1)