Pemerintah Jamin Kesejahteraan Prajurit

Ric/S-4
16/8/2017 11:07
Pemerintah Jamin Kesejahteraan Prajurit
(Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ryamizard Ryacudu saat difoto Media Indonesia di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta.)

MENINGKATKAN kualitas sumber daya manusia (SDM) penting dilakukan demi kemajuan bangsa, apalagi jika bangsa tersebut memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Sinergi kedua hal tersebut harus dilakukan demi kesejahteraan bangsa.

Indonesia sebagai negara yang kaya akan kedua hal tersebut tidak boleh lengah. Pasalnya, jika kualitas SDM tidak ditingkatkan, itu dapat berpengaruh pada pemanfaatan SDA yang tidak semestinya. Oleh karena itu, salah satu kunci dalam menjaga keseimbangan kedua hal tersebut berada pada kekuatan SDM pertahanan.

"Di mana pun, di seluruh dunia ini, kalau meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan, pasti juga meningkatkan pertahanan. Untungnya bangsa kita on the right track," ucap Dirjen Kekuatan Pertahanan Mayjen TNI Bambang Hartawan saat ditemui Media Indonesia di ruang kerjanya, Jumat (4/8).

Kemenhan bersama dengan TNI memandang salah satu kunci dalam menjaga kualitas SDM ialah turut menjamin kesejahteraan SDM tersebut. Pemerintah, dari tahun ke tahun, selalu berupaya meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI.

Yang paling mendasar ialah memberikan asuransi kepada para prajurit, baik kesehatan maupun jaminan keselamatan kerja. "Kesejahteraan itu macam-macam, mulai dari penghasilan kemudian perumahan mereka, termasuk kesehatan dan pendidikan," imbuh dia.

Saat ini, lanjut Bambang, kondisi SDM pertahanan sudah cukup baik. Meskipun demikian, peningkatan harus tetap dilakukan. Pasalnya dirinya memandang tantangan di dunia pertahanan secara intelijen dan teknis akan semakin berat.

Pendidikan militer dan nonmiliter juga menjadi salah satu kunci pemerintah untuk meningkatkan kemampuan para prajurit. Kemampuan bahasa asing menjadi yang paling penting mengingat penyediaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) terus dilakukan dan kebanyakan berasal dari negara luar dengan panduan manual menggunakan bahasa Inggris hingga Rusia.

Selain itu, dilakukan modernisasi yang diikuti peningkatan pengetahuan kemampuan prajurit dalam mengawaki alat perang, komunikasi, persenjataan, termasuk strategi, dan sistem organisasi.
"Itu yang kami kembangkan terus. Kami juga meningkatkan kemampuan para prajurit dan perwira. Kami mengikuti perkembangan zaman," papar Bambang.

Selain itu, untuk pendidikan nonmiliter, pemerintah menyediakan kesempatan para prajurit untuk berkarya dan meningkatkan kemampuan lewat kerja sama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta dalam dan luar negeri. Menurutnya, banyak beasiswa tersedia bagi para prajurit TNI.

Seluruh prajurit TNI sudah mengetahui mengenai peraturan dan informasi terkait kesejahteraan dan pendidikan mereka. Pemerintah tidak ragu menetapkan standar tinggi dalam pencapaian prajurit TNI. "Karena ingin prajurit TNI andal, kami menciptakan prajurit tidak hanya untuk menjadi pemimpin TNI, tapi juga pemimpin bangsa, harus bisa berkiprah di dalam dan luar negeri," ucap dia.

Kementerian Pertahanan juga tengah melakukan penyiapan regulasi agar diadakan jabatan fungsional di badan TNI. Jabatan ini akan berbeda dengan struktural yang sudah ada. Dengan demikian, jabatan seperti auditor, akuntan, hingga bidang pendidikan seperti guru-guru militer akan dimiliki TNI.

"Jumlah prajurit TNI banyak terutama setelah penghapusan dwifungsi ABRI. Jangan sampai mereka menganggur. Makanya, kami membutuhkan jabatanjabatan seperti ini sampai mereka nanti pensiun," imbuh dia.

Zero growth
Pascapenghapusan dwifungsi ABRI dan Fraksi TNI/Polri dari DPR, pemerintah berusaha melakukan seleksi dengan sistem zero growth. Dalam sistem tersebut, diharapkan ada keseimbangan antara prajurit intake dan outtake di badan TNI.

"Kami tidak mau ada penggelembungan. Artinya, yang masuk akan kami lihat karena tiap tahun ada yang pensiun, meninggal, atau gugur agar seimbang," terang Bambang.

Semua harus proporsional, baik di TNI Angkatan Darat, Laut, hingga Udara. Menurutnya, penerimaan akan disesuaikan dengan kebutuhan di tiap sektor dan lini, baik perwira, bintara, tamtama, tenaga medis kedokteran, akuntan, insinyur, maupun sarjana teknik.

"Pada dasarnya semua warga Indonesia punya hak sama untuk menjadi dan mengabdikan diri pada bangsa dan negara ini melalui TNI," tegasnya.

Saat ini tren bela negara maupun keinginan masyarakat untuk mengabdikan diri melalui TNI tetap tinggi. Pengaruh globalisasi tidak menyurutkan semangat masyarakat untuk berkarya bagi bangsa. "Ada kesadaran bagi masyarakat yang berwawasan terbuka untuk bela negara," tandas dia. (Ric/S-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya