Perlu Sinergi untuk Kedaulatan Energi

SATU hal yang penting dalam menunjang program pembangunan ialah ketersediaan pasokan listrik. Namun, persoalan setrum ini kerap kali dijadikan sebagai bahan kritik terhadap pemerintah, khususnya soal dicabutnya subsidi listrik.

Menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, pencabutan subsidi listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) bagi pelanggan 900 VA disebabkan subsidi yang diterima selama ini dialihkan untuk membangun infrastruktur listrik di desa-desa yang selama ini belum teraliri listrik. Sebab, kata dia, berdasarkan survei Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), sekitar 19 juta orang penerima subsidi listrik 900 VA termasuk golongan mampu.

"Setelah disurvei mereka punya motor, ada juga yang punya mobil, nah masa dapat subsidi? jangan dong," ucapnya. Dia mencontohkan Pulau Liran di Maluku, dengan hampir seluruh rumah belum teraliri listrik. Sebab, biaya penyambungan listrik mencapai Rp1,5 juta per rumah, belum lagi jika ke daerah pelosok lainnya, biaya pemasangan listrik mencapai hingga Rp100 juta per rumah. Namun, beberapa waktu lalu, PLN melaksanakan amanat hadir untuk negeri dengan membantu pemasangan listrik di 135 rumah di Pulau Liran.

"Akan tetapi, BUMN tidak mungkin melakukan seluruhnya sehingga dibutuhkan peran negara melalui APBN, seperti program elektrifi kasi Kementerian ESDM dengan memasang solar panel di desa-desa," kata Rini.

Menurut dia, peningkatan kebutuhan energi menjadi tugas berat yang harus dipikul bersama oleh seluruh pemangku kepentingan di dalam negeri. Karena itu, harus ada jalinan sinergi antarperusahaan milik negara, juga dengan pihak swasta untuk meningkatkan efi siensi energi demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pertamina, misalnya, kini didorong mengoptimalkan sumber energi domestik. Selain itu, mereka harus mengembangkan sumber energi baru dan terbarukan, serta berekspansi di luar negeri dengan perhitungan matang. Rini juga meminta Pertamina tidak terlena dengan pencapaian menjadi perusahaan lima besar dunia di sektor energi pada 2016. Rini juga menekankan pentingnya akselerasi ketersediaan energi di tengah tantangan dan persaingan global yang semakin ketat.

"Keputusan OPEC (Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak) menurunkan produksi minyak 1,2 juta barel per hari (bph) harus diantisipasi Pertamina untuk memastikan ketersediaan, akses sekuritas, harga yang terjangkau, dan pasokan energi berkelanjutan," tandasnya. (Nyu/E-2)