BUMN Hadir untuk Negeri tidak sekadar Slogan

SEJAK diluncurkan pada perayaan Hari Kemerdekaan ke-70 pada 2015 lalu di bawah kepemimpinan Rini Soemarno, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memperkenalkan slogan BUMN Hadir untuk Negeri. Kini, dua tahun berselang atau bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Ke-72 RI, slogan tersebut telah menjadi gerakan nyata dan mulai dirasakan masyarakat Indonesia. Untuk mengetahui apa saja yang telah dikerjakan kementerian yang dipimpinnya, Rini Soemarno menjawab wartawan Media Indonesia Erandhi Hutomo Saputra beberapa waktu lalu.

Upaya apa yang Anda tekankan untuk menggenjot kinerja BUMN?

Saya selalu menekankan jajaran Kementerian BUMN dan para direksi mereka agar dalam bekerja senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat yang paling membutuhkan dan rakyat dalam jumlah yang banyak. Bahwa mereka (direksi BUMN) bertanggung jawab membesarkan BUMN, memberikan keuntungan, dan meningkatkan nilai investasi, itu harus. Namun, pada saat yang sama mesti mereka juga memberikan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi kepada rakyat Indonesia. Sebab BUMN bukanlah badan usaha milik investor yang hanya memikirkan keuntungan dan nilai investasi berlipat ganda, melainkan juga benar-benar hadir sebagai milik negara, yang berarti milik rakyat Indonesia.

Makanya ada slogan BUMN Hadir untuk Negeri?

Ya, dan itu bukan hanya isapan jempol. Contoh, BRI (Bank Rakyat Indonesia) memiliki cabang di setiap provinsi. Hal itu belum dapat disebut hadir untuk negeri. Namun, di saat BRI berinvestasi dalam bentuk kapal bernama kapal teras BRI, maka baru bisa disebut hadir untuk negeri. Sebab kapal tersebut mengelilingi sejumlah pulau yang sebelumnya masyarakat di sana belum pernah mengenal perbankan. Untuk diketahui, hingga saat ini telah ada tiga kapal teras BRI yang beroperasi di Kepulauan Seribu, NTT, dan Maluku dengan nilai investasi Rp40 miliar.

Artinya, kehadiran BUMN itu harus benar-benar dirasakan manfaatnya bagi rakyat?

Betul. Seperti Telkom dan Telkomsel membangun base transceiver station (BTS) di seluruh provinsi juga belum bisa disebut hadir untuk negeri. Namun, ketika beberapa waktu yang lalu, Telkom dan Telkomsel membangun BTS di Pulau Liran, Maluku, yang merupakan pulau terpencil. Mereka (Telkom dan Telkomsel) telah melaksanakan mandat hadir untuk negeri. Sebab di sana sebelumnya tidak ada sinyal telepon. Jika dihitung secara bisnis, besaran investasi ke kapal teras BRI dan pembangunan BTS di Pulau Liran yang hanya dihuni 1.200 jiwa tidak akan bisa balik modal dalam waktu yang cepat.

Lantas apa tujuan yang ingin dicapai?

Tujuan kita jangka panjang karena suatu hari kita yakin kalau kesejahteraan rakyat Indonesia betul-betul bisa tercapai di seluruh pelosok dan pemerataan terjadi, kita (BUMN) akan mendapat untung. Itu fi losofi sebenarnya hadir untuk negeri.

Bagaimana dengan program BBM satu harga. Apakah itu juga bagian dari slogan tersebut?

Ya, memang program BBM satu harga yang dilakukan Pertamina bersinergi dengan BUMN lainnya itu jika dinilai dari segi keuntungan memang tidak mungkin dilakukan karena ongkos untuk membawa BBM ke pelosok-pelosok Rp30 ribu-Rp40 ribu per liter. Juga dengan program semen satu harga yang dimulai akhir bulan ini di Wamena, Papua, juga tidak akan mungkin dilakukan jika hanya dilihat dari segi bisnis. Namun, perlu ditekankan, BUMN tetap harus untung agar tetap sustainable, tapi pada saat yang sama melakukan langkahlangkah untuk juga bisa menyejahterakan rakyat dan pemerataan ekonomi. (E-2)