Peningkatan Kapasitas SDM Jadi Fokus Cegah Karhutla

PENCEGAHAN dan deteksi dini kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi target penyelesaian masalah kebakaran yang selalu terjadi setiap tahun. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui edukasi dan pelatihan jadi bagian utama yang terus digencarkan.

"Inti dari upaya penyelesaian karhutla berada pada pencegahan. Early detection dan early suppression jadi hal yang terus dilakukan di kawasan hutan dan lahan karena pemadaman akan menimbulkan kerugian sosial ekonomi yang sangat besar," ujar Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Raffles B Pandjaitan kepada Media Indonesia di Jakarta, Selasa (8/8).

Raffles mengatakan integrasi semua elemen terkait dengan kawasan hutan dan lahan sangat penting untuk dilakukan. Dalam hal pencegahan, keterpaduan Manggala Agni, masyarakat, Polri, TNI, korporasi, hingga pemerintah daerah (pemda) terus ditingkatkan melalui tim Patroli Terpadu dan Satgas Karhutla.

"Untuk dapat melakukan pencegahan secara maksimal, dibutuhkan cukup SDM yang terlatih di lapangan. Karena meski bisa menggunakan satelit, pemantauan secara langsung di lapangan tetap lebih efektif memantau titik api dan memadamkannya dengan cepat," ujar Raffles.

Saat ini, untuk melakukan pencegahan, Patroli Terpadu telah dilakukan secara rutin dilakukan. Hingga akhir Juli 2017, sebanyak 438 desa telah melaksanakan berbagai kegiatan dari program tim Patroli Terpadu tersebut. Sepanjang 2017, ditargetkan program tersebut sudah dilakukan 731 desa se-Indonesia. Jumlah itu meningkat dari 2016, yang menjangkau sebanyak 450 desa selama satu tahun.

Manggala Agni sebagai ujung tombak pemantauan di lapangan berperan sebagai pemimpin dan pelatih bagi anggota lain yang berpatroli di lapangan, termasuk masyarakat dan tim lain yang dibentuk pemda atau korporasi. Hingga saat ini, telah terdapat sebanyak 2.010 anggota Manggala Agni yang tersebar di 37 daerah operasi.

Untuk memaksimalkan program pencegahan, edukasi juga dilakukan secara langsung pada masyarakat lokal. Di antaranya melalui program Masyarakat Peduli Api (MPA). Hingga Desember 2016, telah dilatih sebanyak 9.963 masyarakat dalam wadah MPA. Pada periode itu, masyarakat desa melalui kelembagaan MPA juga telah menerima kelengkapan sarana prasarana pengendalian karhutla. Di antaranya berupa 1.300 kendaraan bermotor roda dua, 2.000 pompa punggung, serta 3.000 set handstool dalkarhutla.

"Selain itu, edukasi juga dilakukan sejak dini pada masyarakat melalui materi muatan lingkungan atau Sekolah Adiwiyata di tingkat SMA di berbagai wilayah Indonesia," ujar Raffles.

Selain hal-hal tersebut, saat ini penguatan kelembagaan pencegahan dan penanganan karhutla dilakukan KLHK melalui dorongan dan dukungan pembentukan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) oleh pemda.

Dalam KPH tersebut nantinya, terdapat tim untuk melakukan edukasi bersama bagi masyarakat, serta tim Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Brigdalkarhutla) yang dilatih secara langsung oleh Manggala Agni.

Hingga akhir 2016, tercatat telah ada 10 provinsi yang memiliki KPH. Akhir tahun ini ditargetkan akan bertambah 10 provinsi yang juga membentuk KPH untuk kemudian bertempat di wilayah-wilayah rawan karhutla.

Selain penguatan unsur pemerintah dan masyarakat, dorongan dilakukan kepada perusahaan pemilik izin pengelola lahan dan wilayah konservasi atau taman nasional untuk dapat lebih serius menjaga area yang dikelola. Hal tersebut juga sesuai dengan arahan Menteri LHK yang dicetuskan dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 32/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang diterbitkan pada Maret 2016.

"Kalau itu semua berjalan baik, masalah kebakaran pasti akan dengan perlahan dapat dihilangkan dan dicegah terjadi. Sementara itu, bila kondisi memang berlanjut menjadi karhutla, mereka juga telah terlatih untuk melakukan pemadaman dan penanganan kondisi darurat dengan tepat dan cepat," tutur Raffles.

Masih terkendali
Hingga akhir 2017, kondisi karhutla diprediksi masih akan terkendali. Luas lahan terbakar diyakini tidak akan melampaui yang terjadi pada 2016. Berdasarkan pemantauan KLHK, luas area terbakar hingga akhir Juli 2017 di seluruh Indonesia berjumlah sekitar 20 ribu hektare.

"Tahun lalu sepanjang tahun totalnya 438 ribu hektare sementara sekarang sudah tujuh bulan belum mencapai separuhnya," ujar Raffles.

Meski begitu, kesiagaan di lapangan dan pantauan hotspot tetap dilakukan, terutama karena tahun ini kemarau yang terjadi lebih kering jika dibandingkan dengan 2016.

"Yang pasti kita terus siaga dan berkoordinasi dengan semua pihak. Kami harap pemda selalu memberi respons cepat dalam menangani karhutla. Dengan demikian, pemerintah pusat juga akan dapat dengan cepat memutuskan pemberian bantuan dan dukungan dalam berbagai aspek untuk menghadapi karhutla," tutup Raffles. (S1-25)