Melistriki Desa demi Tekan Ketimpangan

UPAYA menekan ketimpangan tidak hanya dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan ekonomis masyarakat, tapi juga dilakukan dengan memperkuat layanan kebutuhan dasar masyarakat seperti listrik dan infrastuktur di daerah terpencil.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menargetkan sebanyak 255.250 panel surya terpasang di daerah pulau-pulau 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) pada 2018.

“Masih ada sebanyak 2.519 desa di Indonesia setelah 72 tahun merdeka tidak ada listriknya. Target pemerintah 2017 itu akan dipasang solar panel di seluruh rumah di desa itu kurang dari 100 ribu rumah dipasang dan pada 2018 ada 255.250 rumah akan dipasangi solar panel,” kata Menteri ESDM Ignasius Jonan melalui keterangan tertulis.

Ia menjelaskan, dalam jangka waktu dua tahun ke depan, pemerintah bertekad dapat menerangi seluruh desa tersebut dengan mengoptimalkan potensi sumber energi setempat, misalnya dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) sesuai dengan arahan melistriki dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Wilayah-wilayah yang belum terlistriki umumnya berada di pulau-pulau 3T dan saat ini diperkirakan masih ada 11 ribu desa yang memiliki fasilitas listrik sekadarnya saja. “Melistriki desa-desa yang belum berlistrik memerlukan empati besar, untuk berbagi rasa dengan semua anak bangsa itu,” ujar Jonan.

Ia mengatakan desa-desa yang tidak berlistrik dan berlistrik sekadarnya saja itulah yang akan ‘dikejar’ pemerintah agar dapat teraliri listrik supaya tidak terjadi ketimpangan yang mengakibatkan timbulnya kecemburuan sosial.

“Maka dari itu, program kelistrikan nasional ini mati-matian harus dilakukan pemerintah, paling kurang itu bisa menikmati listrik dengan yang dibutuhkan. Karena listrik ini adalah peradaban, kalau tidak ada listrik itu peradabannya pasti pelan,” kata Jonan.

Secara terpisah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengatakan Kementerian PU-Pera saat ini terus berupaya keras dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia melalui pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang dilakukan saat ini akan memberikan kontribusi dalam mengurangi ketimpangan antarwilayah dan kawasan yang masih tinggi serta ketimpangan taraf hidup masyarakat dari segi penghasilan.

“Membangun infrastruktur tidak serta-merta mengurangi kesenjangan karena harus bersamaan dan menjadi bagian dari pengembangan wilayah dan kawasan. Tanpa diikuti dengan pengembangan sektor-sektor produktif dalam kawasan, kesenjangan akan semakin lebar,” kata Menteri Basuki. (Cah/Ant/E-1)