Pembangunan Ruang Dewan Lebih Prioritas

DPR terus mengusulkan pembangunan gedung dan fasilitas baru sekalipun ditentang publik. Kali ini, DPR mengajukan bujet Rp7,25 triliun untuk tahun anggaran 2018. Nilai itu naik 70% dari anggaran tahun ini yang besarnya Rp4,2 triliun.

Dari pagu anggaran tersebut, tercantum rencana DPR untuk membangun apartemen bagi anggotanya dengan memanfaatkan lahan bekas Taman Ria Senayan yang berdekatan dengan Gedung DPR. Namun, tdak semua wakil rakyat setuju dengan rencana tersebut.

“Kalau saya pribadi lebih melihat yang diperlukan anggota DPR ialah gedung kantor. Teman-teman media sudah merasakan bahwa gedung sudah tidak layak. Termasuk lift dan lain-lain. Itu saja yang diperbaiki. Yang perlu diperbaiki gedung kantor DPR. Itu yang paling prioritas,” ujar anggota DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani.

Arsul bahkan menilai ruang kerja kapolsek masil lebih layak jika dibandingkan dengan ruang tiap anggota dewan.

Menurutnya ruangan bagi anggota dewan seharusnya memiliki kualitas dan kenyamanan yang sama dengan lembaga negara lain. Selain ruangan yang tak layak, Arsul menilai keselamatan juga perlu diperhatikan. ia mencontohkan, lift di Gedung DPR terasa tak nyaman, bahkan mengancam keselamatan.

“Kalau soal apartemen, pandangan kami itu bukan prioritas. Coba kita lihat, ruangan anggota DPR itu sama ruangan Kapolsek Tanah Abang atau Kapolsek Kebayoran bagusan mana? BPK punya gedung baru, MA juga punya gedung baru. Ya yang standar-standar saja. Kalau gedung baru memang iya (kita butuh). Ini aja kita wiridan tiap naik lift,” jelasnya.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah bisa memahami permintaan kenaikan anggaran DPR jika hal tersebut bisa dipertanggungjawabkan dan layak dalam pengajuannya.

Menurut Tjahjo pemerintah akan selalu menghargai setiap usulan DPR. Selain itu, ia yakin DPR, dalam pengajuan penaikan anggar-an, tidak main-main karena saat ini masyarakat bisa langsung mengawasi kinerja dan segala aktivitas mereka.

Untuk itu, ia pun menyebut pengajuan kenaikan anggaran tersebut sudah dipertimbangkan melalui berbagai aspek seperti kebutuhan ruang.

“Pemerintah menghargai usul dari DPR. Saya yakin DPR tidak akan bisa main-main lagi. Misalnya untuk rehab gedung, mungkin DPR memang membutuhkan karena ruangan yang saat ini optimal diisi 2-3 staf harus diisi 4-5 orang.’’ ujar Tjahjo memaklumi. (Nov/Put/P-2)