Kegaduhan karena Lupa Empat Pilar

KETUA MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan kegaduhan yang terjadi di masyarakat Indonesia akibat dilupakannya empat pilar yang merupakan empat konsensus dasar bangsa Indonesia.

“Jika bangsa Indonesia sering gaduh dan sering saling mencemooh, Merah Putih bisa terkoyak,” kata Zulkifli Hasan ketika menyampaikan materi sosialisasi empat pilar pada Musyawarah Kerja Kongres Wanita Indonesia (Kowani) di Gedung Lemhannas, Jakarta, kemarin.

Empat pilar itu meliputi Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Zulkifli mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 merupakan hasil perjuangan rakyat dari Sabang hingga Merauke. “Rakyat Indonesia berjuang melawan penjajah sejak era kerajaan-kerajaan hingga perjuangan menjelang kemerdekaan,” ujarnya.

Menurut Zulkifli, rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke yang heterogen baik suku bangsa, agama, budaya, maupun latar belakang bersatu untuk kemerdekaan Indonesia. Karena itu, ujarnya, bicara Pancasila sudah selesai pada saat Indonesia merdeka.

“Pancasila yang harus dipahami dan diterapkan bangsa Indonesia saat ini ialah nilai-nilai luhur yang menjadi norma dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Zulkifli mengatakan Indonesia akan menjadi maju bila bangsa Indonesia menjunjung tinggi empat pilar dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Ketua Umum DPP Kowani Giwo Rubianto mengusulkan agar MPR dapat memperjuangkan peringatan Hari Ibu dikembalikan kepada kaum ibu.

“Jika peringatan Hari Ibu dikembalikan kepada kaum ibu, kaum ibu dapat menjadi subjek, bukan hanya objek.’’

Giwo juga menegaskan bahwa Kowani identik dengan Hari Ibu karena Kowani lahir bertepatan dengan Hari Ibu.

Saling menghargai
Sebelum berbicara di Kowani, Zulkifi Hasan juga bicara Pancasila saat pidato kebangsaan di depan Pengurus Persatuan Tarbiyah Islamiyah Aceh di Kabupaten Aceh Besar (8/8).

Baginya, penerapan demokrasi Pancasila mendo­rong penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan karena bukan sekadar kebebasan, melainkan juga saling menghargai.

“Demokrasi bagi bangsa Indonesia bukan hanya tentang kebebasan. Lebih jauh dari itu Demokrasi Pancasila ialah implementasi penghargaan terhadap kemanusiaan,” kata Zulkifli.

Dengan pemahaman itu, imbuh Zulkifli, semua elemen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat harus meng­utamakan musyawarah untuk mencapai tujuan bersama.

Ia mencontohkan dalam membangun da­e­rahnya, kepala daerah hendaknya mende­ngarkan keluhan masyarakat dan memberikan jalan keluar terhadap semua permasalahan secara adil.

‘‘Demokrasi Pancasila juga mengamanatkan negara harus hadir bila ada masalah di masyarakat. Bila nilai Pancasila berupa penghargaan kemanusiaan itu hidup di tengah masyarakat, akan timbul sikap saling percaya,” terangnya. (BN/Ant/P-2)