Pertajam Bansos Kurangi Kemiskinan

PEMERINTAH terus memfokuskan target penerima bantuan sosial (bansos) seperti beras sejahtera (rastra), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), dan kartu Indonesia pintar.

Demikian diungkapkan Menko Perekonomian Darmin Nasution di sela-sela acara Indonesia Development Forum di Jakarta, kemarin.

"Pengentasan warga dari kemiskinan semakin sulit dilakukan tanpa strategi yang presisi. Berbagai program subsidi sampai ndak ke rakyat? Artinya, kita harus effort lebih besar jika dibandingkan dengan masa lalu. Jadi, harus semakin tajam dan jelas sasaran penerimanya," kata Darmin.

Darmin mencontohkan program subsidi listrik yang menyasar pelanggan golongan 900 volt-ampere (VA).

Berdasarkan penyisiran Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan terhadap 22,8 juta pelanggan, hanya 4,1 juta pelanggan yang layak menerima subsidi.

"Mungkin ada penambahan 2,44 juta setelah verifikasi lanjutan. Kini, pemerintah telah mengintegrasikan data antarkementerian dalam program penyaluran subsidi rastra, energi berbasis nontunai, listrik, dan elpiji 3 kg," ujar Darmin.

Menurut Darmin, per Maret 2017 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,77 juta atau 10,64% dari 255,46 juta.

Pemerintah bertekad menekan angka kemiskinan di bawah level 10% pada 2018.

"Tidak mustahil menurunkan angka kemiskinan di bawah 10%."

Senada dengan pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

"Kalau PKH itu semakin baik, kami berharap pada 2019 angka ketimpangan bisa turun menjadi 0,36 dari 0,408 pada 2015. Tingkat kemiskinan tahun depan pun diharapkan menjadi 7%-8% dari baseline 11,22% pada 2015."

Peserta PKH dari keluarga miskin menerima bantuan dalam bentuk tunai untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bantuan maksimal per keluarga miskin itu mencapai Rp3,7 juta setiap tahun.

Program ini juga dikenal sebagai program bantuan tunai bersyarat, yakni memperhatikan kehadiran di fasilitas pendidikan (anak usia sekolah) maupun kehadiran di fasilitas kesehatan (anak balita dan ibu hamil).

Apabila konsisten menjalankan kedua persyaratan itu, warga memperoleh bantuan secara teratur.

Apabila tidak, bantuan yang diterima dikurangi atau bahkan bisa dihentikan sama sekali.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui sudah banyak usaha pemerintah mengentaskan penduduk dari kemiskinan.

Menurut Kalla, selama tujuh tahun terakhir persentase penduduk miskin di Indonesia menurun hingga 3%.

"Ada program kartu pintar dan kartu sehat. Kita beri program cash transfer seperti PKH. Pemerintah tidak lagi mengeluarkan kebijakan yang sampai kini merusak, yaitu penyaluran dana subsidi begitu besar kepada BBM."

Pengamat ekonomi dari Indef Bhima Yudhistira menekankan perlunya pemerintah fokus terhadap program yang sudah ada untuk menurunkan tingkat kemiskinan di bawah 10% pada akhir 2019.

"Langkah mengonversi program bansos ke dalam sistem berbasis nontunai menjadi jawaban terhadap polemik bansos yang tidak tepat sasaran. Pemerintah sudah mengintegrasikan data berbagai program bansos seperti rastra, listrik, dan elpiji 3 kg ke dalam kartu keluarga sejahtera yang menyasar 10 juta peserta PKH pada 2018," tandas Bhima. (Nyu/Ant/X-3)