Jokowi Diminta Fokus Bekerja

PRESIDEN Joko Widodo sebaiknya fokus bekerja untuk meningkatkan kepuasan publik karena ia tengah berada di jalur yang tepat menuju Pilpres 2019.

Menurut Direktur Eksekutit Charta Politika Yunarto Wijaya, tingkat kepuasan publik kepada pemerintah relatif tinggi. Namun, ia menyebut Pilpres 2019 ‘masih jauh dari Belanda’.

Oleh karena itu, penting bagi Presiden untuk konsisten bekerja dan merealisasikan program-prog-ram kerja pemerintah. “Tetap fokus saja bekerja karena pemilihan umum serentak 2019 akan lebih mengandalkan ketokohan ketimbang dukungan partai,” ujarnya.

Alasan lainnya, karena pileg dan pilpres digelar serentak pada 2019, partai condong memilih calon yang elektabilitasnya tinggi dan relatif disukai publik sebab akan turut memengaruhi perolehan suara partai.

Jika publik mengapresiasi kinerja Jokowi, sambung Yunarto, dukungan parpol akan mudah diraih. Pasalnya, selama kontestasi pilkada dan pilpres, dukungan parpol tidak berpengaruh linear terhadap elektoral calon.

Ia mencontohkan Susilo Bambang Yudhoyono hanya didukung 7% suara Partai Demokrat, tetapi mampu mengungguli calon yang diusung partai lain pada Pilpres 2004.

Pada 2014 pasangan Jokowi-Jusuf Kalla berhasil mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa yang didukung lebih banyak partai.

“Dalam banyak pilkada dan pilpres, dukungan partai bukan faktor utama bagi kemenangan calon. Koalisi besar yang tidak dikelola dengan baik juga bisa jadi bumerang.”

Sejauh ini Partai NasDem, Golkar, PPP, dan Hanura telah menyatakan dukungan kepada Jokowi pada Pilpres 2019. Yunarto mewanti-wanti dukungan yang melimpah itu tidak boleh membuat petahana terlena. Meski kepuasan publik menjadi syarat mutlak untuk memenangi pemilu, pilkada DKI Jakarta menjadi contoh anomali. Kala itu, kepuasan publik terhadap kinerja Basuki Tjahaja Purnama tinggi, tapi petahana bisa dikalahkan.

“Tapi saat itu kondisinya tidak normal karena petahana diserang isu SARA,” ujarnya.

Aroma persaingan
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, kendati pilpres baru akan digelar pada April 2019, aroma persaingan sudah mulai tercium.

Tahapannya dimulai dari penetapan partai politik peserta pemilu pada Maret 2018, disusul penetapan daftar calon anggota DPR, DPRD, dan DPD pada Mei 2018, serta nominasi calon presiden dan calon wakil presiden pada Agustus 2018. “Dugaan saya Pilpres 2019 akan digunakan (isu komunisme), jadi bagian dari politik identitas, bagian dari eksploitasi emosi. Isu ini bukan hanya amunisi yang digunakan untuk menyerang partai, melainkan juga untuk pilpres,” ujar Burhanuddin.

Pernyataan itu dikaitkan dengan tudingan Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Puyuono yang mengaitkan PDIP dengan Partai Komunisme Indonesia.

Meski demikian, Yunarto menilai memang narasi komunisme, anti-Islam, dan isu SARA pernah menerjang Jokowi pada pilpres lalu, tapi tidak berhasil. (P-2)