Pemerintah Diminta Jamin Lindungi Hak Beragama

PEMERINTAHAN Joko Widodo–Jusuf Kalla diminta untuk menjamin perlindungan terhadap hak beragama dan berkeyakinan atau berkepercayaan segenap warga.

Koordinator Jaringan Antar-Iman Indonesia (JAII) Elga Sarapung mengungkapkan itu saat membacakan rekomendasi Konferensi VIII Jaringan Antar-Iman Indonesia (JAII) di Bandung, Jawa Barat, yang berakhir kemarin.

Elga menambahkan, pemerintah diminta serius menghapus aturan yang diskriminatif. Pemerintah juga diminta lebih serius menangkal radikalisme dari dunia pendidikan dan menyusun kurikulum yang menghidupkan penghormat­an terhadap perbedaan.

Seluruh tokoh agama dan masyarakat, lanjut Elga, diajak untuk saling bekerja sama dalam melawan radikalisme dan meneguhkan Indonesia sebagai negara dan bangsa.

“Mengajak masyarakat agar lebih banyak mengabarkan praktik baik dan inspiratif kehidupan beragama dan berkeyakinan yang penuh penghormatan dan kehidupan harmoni antariman,” jelas Elga yang antara lain didampingi Kakorbinmas Mabes Polri Irjen Arkian Lubis dan Direktur Imparsial Al Araf.

Elga menjelaskan, ujaran kebencian, intimidasi, dan kekerasan atas nama agama telah menyebabkan polarisasi masyarakat melalui sentimen suku, agama, ras atau etnik, dan antargolongan (SARA).

Dunia pendidikan dari usia dini sampai jenjang universitas, tambah Elga, banyak dikuasai kelompok intoleran. Demikian juga ruang publik yang terus dimasuki kekuatan yang tidak menghargai kebera­gaman.

Ironisnya, ujar Elga, kelompok radikal semakin terkonsoli­dasi dengan aksi agresif dan meluas seperti kasus persekusi terhadap warga yang berbeda pandangan dan etnik.

Elga melanjutkan, pemerintah juga diminta serius mencegah trafficking.

Pemerintah juga harus tegas, imbuhnya, dalam menegakkan hukum terhadap pelaku perusak sumber daya alam dan lingkungan. “Pemerintah perlu melakukan upaya perlindung­an berkelanjutan sumber daya alam secara sistematis dan terukur sebagai penyangga kehidupan masyarakat.”

Al Araf menyoroti tindakan intoleransi antara lain disebabkan instabilitas politik, lemahnya penegakan hukum, dan kesenjangan ekonomi di masyarakat.

“Ada pertarungan di level elite yang berdampak ke bawah. Elite politik sering memainkan isu SARA yang dimobilisasi untuk kepentingan politik. Ini sangat berbahaya,” kata Al Araf.

Irjen Arkian Lubis mengakui keberagaman di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin berat dan kompleks. Indikasinya, tambah Arkian, munculnya kekuatan yang ingin mengubah dasar negara menjadi kekhilafahan. (BY/N-1)