Jika Masyarakat Lengah Dana Desa Mudah Diembat

PADA 2018, pemerintah akan meningkatkan alokasi dana desa menjadi Rp120 triliun. Jumlah itu dua kali lebih besar ketimbang 2017. Nanti, setiap desa mendapat dana sekitar Rp1 miliar. Dana sebesar itu rawan diselewengkan tanpa pengawasan dari warga dalam penggunaannya.

“Kontrol terhadap dana desa selama ini lebih banyak diserahkan kepada institusi negara formal seperti inspektorat di daerah masing-masing. Kontrol yang melibatkan masyarakat lokal belum terbangun sehingga terjadi kasus penyelewengan,” ungkap sosiolog perdesaan Universitas Airlanggsa Bagong Suyanto, ketika dihubungi, kemarin.

Selain itu, menurut Bagong, berbagai penyimpangan dana desa yang terjadi disebabkan kontrol lebih ditekankan pada pertanggungjawab­an yang bersifat administrasi keuangan. Sebaliknya, kontrol terhadap efektivitas program belum maksimal dilakukan.

Dana desa pada dasarnya bertujuan dapat memperkecil disparitas antara desa dan kota. Dengan dana tersebut, desa dapat merencanakan program yang lebih kontekstual sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sayangnya, besarnya dana itu belum diimbangi kesiapan sumber daya manusia atau perangkat desa yang diberi wewenang mengelola dana desa.

Menurut Bagong, karena belum semua perangkat desa mampu mengelola keuangan desa, dibutuhkan peran pendamping untuk memastikan program yang telah disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat desa. Namun, dia menekankan isu pentingnya ialah memberikan partisipasi ruang se­luas mungkin bagi masyarakat desa untuk ikut mengontrol penggunaan dana desa mulai perencanaan hingga pemanfaatan dana tersebut. Apalagi, pemanfaatan dana desa lebih bersifat politis. Musyawarah perencanaan dan pembangunan desa hanya bersifat formalitas sehingga keputusan yang diambil bergantung pada tokoh masyarakat dan aparatur desa.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo menekankan masih mengevaluasi untuk meningkatkan dana desa pada 2018 mendatang.

Positif
Sejumlah desa, seperti di Purwakarta, Tasikmalaya, Tanjungjabung, dan Banyumas, mampu mengoptimalkan dana desa untuk kegiatan produktif. Masyarakat bisa merasakan manfaat kucuran dana desa.

Desa Lubuk Sebotan, Kecamat­an Muara Papalik, Kabupaten Tanjungjabung Barat, terbilang sukses di Provinsi Jambi. Setelah sukses pemanfaatan dana desa 2016 untuk pembangunan prasarana air bersih, pada 2017 ini dana desa sebesar Rp780 juta, melalui BUM-Des Tirta Mukti, dipergunakan untuk pembangunan pabrik ban, aksesori, serta suku cadang sepeda motor dan sandal jepit.

“Sedang berjalan, Pak. Sekarang saya lagi menjajaki mencari mesin dan peralatan yang dibutuhkan ke Malang atau Surabaya. Bangunannya sudah kami siapkan secara swakelola, tenaga-tenaga terlatih dari warga desa kami juga sudah siap bekerja. Jika semua lancar, insya Allah September 2017 ini berjalan,” kata Kepala Desa Lubuk Sebontan, Hairan, kemarin.

Begitu pun dengan Desa Langgongsari, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jateng. Dana desa digunakan untuk membangun pusat belajar warga untuk menggali potensi khususnya mempelajari teknologi informasi (TI).

Kendala khususnya pada minimnya pendamping dana desa. Ketua Asosiasi Perangkat Desa (Apdesi) Kabupaten Tasikmalaya Panji Permana mengakui jumlah pendamping desa belum ideal. Satu kecamatan yang memiliki 7 desa hanya punya 2 pendamping dan 4 desa dengan 1 pendamping. (SL/LD/RZ/AD/J-3)