Dukungan Dini untuk Jokowi Bagian dari Strategi

BERGABUNGNYA Partai Hanura dalam jajaran partai politik yang menyatakan dukungan kepada Jokowi di Pemilu Presiden 2019 terus mendapat sambutan positif.

“Baguslah, menandakan bahwa Golkar, NasDem, PPP, dan Hanura sebagai peserta Pemilu 2014 memiliki kesamaan pandangan melihat kepemimpinan nasional ke depan. Nanti sesama parpol pendukung Jokowi akan terus berkoordinasi untuk mematangkan strategi ke depan,” ujar Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi saat dihubungi di Jakarta, kemarin.

PPP lebih dulu menyatakan dukungan kepada Jokowi menyusul Partai Golkar dan NasDem. Dengan empat parpol itu, Jokowi sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden sesuai UU Pemilu yang belum lama disahkan, yakni 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional.

Baidowi tidak sependapat bila dukungan itu dinilai terlalu cepat. Menurutnya, ­Pemilu 2019 beda dengan pemilu sebelumnya karena akan dilakukan serentak. Karena itu, parpol harus punya capres sejak awal. Apalagi, pengajuan caleg dan capres hampir bersamaan mulai tahun depan. “Artinya, yang dilakukan parpol sejak sekarang mempersiapkan capres merupakan salah satu strategi menghadapi pemilu serentak.”

Setelah sebelumnya memastikan mendukung Jokowi, Partai NasDem tinggal menunggu waktu untuk mendeklarasikan dukungan itu secara resmi. “Saat ini fokus kami mendukung kesuksesan Presiden melalui kebijakan-kebijakan politik agar program pembangunan yang digagas Presiden Jokowi berhasil dengan baik sampai akhir masa tugas di 2019,” tutur Ketua DPP NasDem Johnny G Plate.

Di sisi lain, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih belum menentukan arah dukungan di Pilpres 2019. “Kita juga harus cari masukan dan dukungan dari daerah,” Kata Wasekjen PKB Maman Imanulhaq.

Sama halnya dengan PDIP. Politikus PDIP Aria Bima mengatakan pihaknya tidak mau terlalu cepat menyimpulkan siapa capres nanti sebab tugas Jokowi sebagai presiden belum selesai. “Sekarang yang penting Pak Jokowi mikirnya bagaimana memaknai mandat rakyat sampai 2019 ini mewujud dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang prokepentingan rakyat, prokepentingan bangsa.” (Nov/X-8)