Headline

Transparansi data saham bakal diperkuat demi kerek bobot RI.

GP Ansor Konsisten Kawal Perppu Ormas

05/8/2017 12:00
GP Ansor Konsisten Kawal Perppu Ormas
()

GERAKAN Pemuda (GP) Ansor bertekad terus mengawal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Perppu itu dinilai sebagai solusi taktis untuk mempertahankan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dalam naungan NKRI.

Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, mengungkapkan pihaknya menginstruksikan tekad itu kepada seluruh kader GP Ansor. Ia menegaskan bangsa Indonesia telah memiliki dasar, bentuk, dan ideologi yang telah final dan sudah tidak perlu diperdebatkan, tetapi sudah terbukti menyatukan bangsa Indonesia yang beragam.

Ormas yang menerapkan paham anti-Pancasila, termasuk berupaya mengubah NKRI menjadi negara khilafah, tidak bisa dibiarkan.”Kita harus mempertahankan bangsa Indonesia sebagai rumah besar dan tidak ada orang yang mengubah menjadi negara khilafah. Keutuhan NKRI harga mati bagi masyarakat Indonesia,” tegas Yaqut, di Ballroom Hotel Tyara Plaza, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

Gus Yaqut mengatakan dasar, bentuk, dan ideologi negara Indonesia sudah final sudah tidak perlu diperdebatkan kembali. Pancasila dan NKRI sudah terbukti menyatukan bangsa Indonesia yang beragam mengingat bangsa Indonesia telah didirikan oleh semua suku, agama, etnik, dan tidak ada Indonesia kalau tidak ada Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan Katolik.

“Bangsa Indonesia telah memiliki beragam suku, mulai suku Sunda, Jawa, Batak, dan Papua serta tidak milik satu kelompok saja hingga berbagai agama telah dimilikinya. Selama ini bangsa Indonesia juga sebagai negara yang didirikan berdasarkan syariah,” tuturnya.

Indonesia, sebut Yaqut, didirikan antara lain oleh kiai-kiai Nahdlatul Ulama, seperti KH Hasyim Asy’ari, KH Wahabi Chasbullah, dan KH Bisri Syamsuri. Mereka sebagai kiai memilih bentuk negara dan ideologi Pancasila tentunya sudah sesuai dengan pertimbangan syariah.

“Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia oleh pemerintah sudah tepat dan sesuai dengan koridor hukum. HTI itu bercita-cita mengubah negara Indonesia menjadi khilafah islamiyah dan jika sudah besar Indonesia yang beragam bisa bubar. Kalau enggak mau keberagaman, enggak mau Pancasila jadi silakan jangan hidup di Indonesia karena kita harus lawan kelompok yang ingin merongrong NKRI,” pungkasnya.

Kapolres Ciamis AKB Nugroho Arianto menambahkan penerbitan Perppu Ormas untuk mengikis radikalisme agar tidak merasuk ke sendi-sendi kehidupan masyarakat.

“Kami mendukung langkah GP Ansor dalam mengawal perppu dan meminta Banser dapat meningkatkan intensitas dakwah keagamaan yang teduh dan memberi pemahaman kebangsaan yang benar kepada masyarakat luas agar dapat mengikis benih radikalisme,” ujarnya. (AD/P-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Vicky
Berita Lainnya