Sikat Pula Pungli di Birokrasi Atas

SATUAN tugas sapu bersih pungutan liar (Satgas Saber Pungli) harus juga menyasar pungli yang melibatkan pejabat atau elite di kementerian atau instansi. Saat ini mereka baru menyasar pelaku-pelaku di level bawah, khususnya yang bersentuhan langsung pelayanan publik.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf menilai satgas belum berani menyasar pungli yang ada di pelabuhan ekspor-impor, misalnya. Kemudian, pungli di perizinan lingkungan dan tata ruang, penerimaan pegawai atau pejabat negara, hingga pengurusan sertifikat tanah.

“Berani enggak mereka (Satgas Saber Pungli) dihadapkan ke level yang lebih tinggi. Itu yang paling signifikan,” kata Asep saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Sejak Satgas Saber Pungli dibentuk pada 28 Oktober 2016 tercatat ada 31.110 laporan pengaduan masyarakat. Dari laporan itu, pengaduan terbanyak berada pada sektor pelayanan masyarakat yakni 36%. Kemudian, bidang hukum (26%), pendidikan (18%), perizinan (12%), dan kepegawaian (8%).

Menurut Asep, laporan pungli di tingkat bawah relatif lebih cepat dan mudah untuk ditindaklanjuti. “Karena jelas siapa pelakunya, jelas barang buktinya, jelas saksinya. Di level yang lebih tinggi lagi susah dideteksi,” tuturnya.

Kendati begitu, kata Asep, Satgas Saber Pungli harus memiliki komitmen dan keberanian untuk menyasar pungli di level atas dan cepat menindaklanjuti semua pengaduan. Respons lambat hanya akan memperbesar peluang hilangnya barang bukti dan meloloskan pelaku.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menilai hasil kerja Satgas Saber Pungli mulai dirasakan langsung oleh publik. Sejak dibentuk, Satgas telah menggelar 917 operasi tangkap tangan (OTT). Dari OTT itu, sebanyak 1.834 orang ditetapkan sebagai tersangka dan Rp17 miliar berhasil dikembalikan ke negara.

“Keberadaan tim Satgas Saber Pungli setidaknya dapat menutupi keterbatasan KPK dan penegak hukum lain dalam penanganan kasus korupsi yang nilainya kecil. Tim perlu dipertahankan meskipun harus ada perbaikan,” ujar Emerson saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Agar hasil kerjanya lebih efektif, Emerson menyarankan sasaran Satgas Saber Pungli diperluas. Satgas sebaiknya tidak sekadar menindak, tetapi juga berperan dalam edukasi pencegahan.

Pembiaran
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi mengatakan, masih maraknya pungli di birokrasi bukan karena kecilnya gaji ASN. Jika dibandingkan Vietnam, gaji rata-rata ASN di Indonesia jauh lebih besar.

“Bukan karena gaji (kecil). Ini (pungli) terjadi karena common ignorance. Sesuatu yang salah, tapi dibiarkan secara bersama selama bertahun-tahun. Masyarakat juga salah membiarkan itu. Itu jelas ,” ujar Sofian.

Ia menambahkan, pungli juga terjadi karena masih terjadinya temu muka antara ASN dan publik di ruang-ruang birokrasi. Oleh karena itu, pemberantasan pungli mesti disertai dengan perbaikan sistem interaksi antarpihak.

“Kalau semua urusan perizinan dilakukan secara transparan, terbuka, dan online, maka selesai. Akan terjadi penurunan besar (jumlah pungli),” tandas Sofian. (Deo/P-1)

[email protected]