Pemberantasan Pungli Terus Dilakukan

TIM Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) telah menggelar 917 operasi tangkap tangan (OTT) dari Oktober 2016 hingga Juli 2017. Dari OTT itu, ribuan orang ditetapkan sebagai 1.834 tersangka. Belasan miliar dapat diselamatkan.

“Sampai Juli 2017, Satgas Saber Pungli sudah melakukan operasi tangkap tangan terhadap 917 kasus. Berhasil diselamatkan sekitar Rp17 miliar. Tim akan terus bekerja berantas pungli,” ujar Menko Polhukam Wiranto dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi sejumlah media massa di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin.

Jumlah barang bukti yang didapatkan memang tidak sebanyak hasil rampasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, menurut Wiranto, kinerja Satgas Saber Pungli dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Misalnya pengendara angkutan umum. Mereka yang tadinya bisa bawa penghasilan utuh untuk keluarganya malah harus berkurang karena ada pungli,” dia menambahkan.

Wiranto menuturkan tersangka yang terjaring dalam operasi tangkap tanga­n (OTT) Satgas Saber Pungli ialah pihak-pihak yang kerap memeras dan memu­ngut dana ilegal dari masyarakat. Sebagian besar pelaku merupakan preman. “Ada juga yang berasal dari instansi pemerintah,” ujarnya.

Sejak dibentuk pada 20 Oktober 2016, Satgas Saber Pungli telah menerima sebanyak 31.110 laporan. Masalah yang banyak dilaporkan berada di sektor pelayanan masyarakat (36%), hukum (26%), pendidikan (18%), perizinan (12%), dan kepegawaian (8%).

Banyak diadukan
Instansi yang paling banyak diadukan ialah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Polri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Keuangan, dan TNI. “Akan kita terus lakukan penindakan-penindakan sehingga bisa turun,” imbuhnya.

Secara khusus, Wiranto mengatakan Satgas Saber Pungli saat ini fokus menyasar jual beli jabatan yang masih marak di instansi pemerintah. “Kenaik­an pangkat, mutasi jabatan akan terus disorot. Rata-rata yang kena (OTT) juga di sana. Ini tentu mengganggu profesionalitas jabatan. Ini yang kami terus sasar,” cetusnya.

Ketika ditemui seusai pertemuan, Sekretaris Saber Pungli Mayjen Andrie Soetarno menambahkan, sejumlah daerah langganan dilaporkan masyarakat kepada Satgas Saber Pungli, yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatra Utara, Jawa Timur, Banten, dan Lampung.

“Pertama (paling banyak dilaporkan) itu Jawa Barat. Kalau menyimak di media sosial, tiga bulan lalu, ada satu kantor yang seluruhnya pegawainya terlibat pungli. Kemudian kedua DKI Jakarta. Lanjut Sumatra Utara, Jawa Timur, Banten, dan Lampung. Itu daerah-daerah yang termasuk dilaporkan ke Satgas. Yang lainnya ada, tapi tidak terlalu signifikan,” ujar dia.

Dari total 917 OTT, Andrie mengatakan sebanyak 11 kasus sudah divonis dan 8 kasus lainnya masih dalam proses persidangan. “Sudah proses lidik sekitar 519 kasus, P-19 ada 35 kasus, lalu P-21 sekitar 47 kasus, dan penuntutan 4 kasus,” imbuhnya.

Kepala Pusat Data dan Informasi Saber Pungli Marsekal Asep Chaerudin mengatakan, kendati langganan dilaporkan, bukan berarti sebuah daerah memiliki angka pungli yang tinggi. Jumlah laporan yang tinggi menunjukkan masyarakat di daerah tersebut lebih melek teknologi.

“Karena laporan ini melalui pesan singkat, melalui media sosial, dan lain-lain. Daerah yang jauh di sana, laporan mereka tidak sampai,” ujarnya. (P-5)