Pemerintah Dinilai sudah Berada di Trek yang Benar

UPAYA pemerintah dalam menjaga persatuan dan merawat keberagam­an dinilai sudah berada di jalur yang benar. Namun, menurut Sekretaris Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Gomar Gultom, pemerintah mesti lebih getol menyosialisasikan kebijakan ke publik sehingga tidak menimbulkan polemik.

“Pemerintah sudah ada pada trek dan langkah yang benar. Akan tetapi, tentu saja harus dijelaskan kepada masyarakat karena medsos (media sosial) begitu cepat berkembang. Informasi bisa dipelintir,” ujar Gomar seusai pertemuan peng­urus PGI dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

PGI, kata dia, meminta pemerintah tidak tunduk pada tekanan kelompok-kelompok yang berupaya memecah belah bangsa. “Agar apa yang sudah ditempuh selama ini dengan perbaikan bangsa ini diterus­kan. Presiden tidak (boleh) mundur oleh tekanan-tekanan dari kelompok-kelompok yang tidak menginginkan negara ini maju.”

Ketua Umum PGI Henriette Hutabarat menambahkan, dalam pertemuan itu, PGI menekankan sikap untuk selalu bersama pemerintah dalam merawat kemajemukan. “Bagaimana kita bersama-sama membangun NKRI ini.”

PGI juga berharap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan diimplementasikan secara bijaksana. Perppu itu, tegas pengurus PGI Bambang Wijaya, merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk menegakkan Pancasila, tetapi tidak boleh dijadikan alat kekuasaan.

“Harapan PGI tentang perppu (ormas), penggunaannya akan terukur. Kita tidak mengharapkan perppu itu akan menjadi alat kekuasaan untuk membungkam siapa saja,” tukas Bambang.

Dengan Perppu Ormas, pemerintah bisa dengan cepat membubarkan ormas yang dinilai anti-Pancasila. Seusai perppu diterbitkan, pemerintah langsung membekukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pada pertemuan tersebut, Henriette menuturkan Presiden menjelaskan upaya pemerintah untuk merawat nilai-nilai kebangsaan dan persatuan bangsa dengan kembali membangun semangat nilai-nilai Pancasila. Jokowi juga menerangkan tentang pembangunan di berbagai sektor, terutama infrastruktur, demi meningkatkan kesejahte­raan rakyat. Namun, karena keterbatasan dana, pemerintah harus mengandalkan investasi swasta.

Jokowi menjelaskan pula soal posisi utang Indonesia yang kian membengkak. “Beliau menjelaskan apa yang sekarang ini sebenarnya akumulasi utang yang diwarisi dan bunga­nya cukup besar, mengembang, dan menambah utang itu.” (Deo/X-8)