Hentikan Koalisi Beraroma Oposisi

PARTAI koalisi pemerintah seyogianya mendukung setiap kebijakan pemerintah. Bila parpol anggota koalisi berseberangan dengan pemerintah, lalu apa bedanya dengan oposisi? Berkenaan dengan hal itu, Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi SP menegaskan Presiden Joko Widodo meminta loyalitas parpol koalisi untuk mendukung setiap langkah pemerintah. “Presiden berharap partai koalisi mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Harusnya kan begitu,” ujarnya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Meski demikian, kata Johan, sebagai eksekutif pemerintah menyadari ada ranah partai yang tidak bisa diintervensi Presiden. Misalnya, kewenang­an fraksi-fraksi di DPR. Dalam konteks pengesahan UU Penyelenggaraan Pemilu, misalnya, menurut Johan, itu merupakan domain DPR. “Menjadi tanda tanya kalau ada yang minta intervensi, tidak pas dong. Itu melampaui kewenangan Presiden di lembaga eksekutif,” tandasnya.

Terkait sikap Partai Amanat Nasional yang mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah, Johan mengaku tidak tahu apakah partai berlambang matahari itu akan terkena sanksi atau tidak. “Saya enggak tahu, itu prerogatif Presiden. Namun, ada beberapa kebijakan yang kemudian dari Fraksi PAN tidak sama dengan pemerintah,” pungkasnya.

PAN sebelumnya memilih walkout dalam pengambilan keputusan mengenai RUU Penyelenggaraan Pemilu karena mendukung presidential threshold 0%. Padahal, pemerintah dan partai koalisi lain kompak mendukung presidential threshold 20% kursi dan 25% suara sah nasional.

Komunikasi politik
Presiden Jokowi dan parpol koalisi perlu mengintensifkan komunikasi. Komunikasi yang baik dapat meminimalkan kegaduhan, apalagi ketika pemerintah hendak mengambil sebuah keputusan strategis.

Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Muradi, mengatakan komunikasi itu penting agar ada diskusi rutin antara pemerintah dan parpol koalisi. Langkah itu dapat mengurangi gap seperti yang terlihat selama ini.

Menurut dia, ada tiga hal perlu diperbaiki. Pertama, keinginan Presiden dan apa yang dipikirkan oleh parpol koalisi sepertinya tidak pernah dikomunikasikan secara detail. Contohnya, kasus Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kapolri yang sudah selesai di tingkat parpol, tetapi Presiden ternyata punya pandangan lain.

Begitu pula dengan polemik pembentukan Pansus Hak Angket KPK. Di satu sisi parpol di parlemen mengusung pansus, sementara di sisi lain Presiden berada pada posisi dekat dengan komisi antirasywah.

“Jadi, kalau mau, misalnya, Pak Jokowi juga seharusnya mengatakan kepada parpol koalisi, ini loh political standing dia. Parpol koalisi juga mengatakan legal standing mereka. Itu yang kelihatan belum cukup clear didiskusikan,” ujarnya.

Kedua, sambung Muradi, psikologi politik antara Presiden dan parpol koalisi pun perlu secepatnya diselesaikan. Sejatinya, jangan biarkan ada perasaan yang seolah memandang kebijakan politik Presiden otomatis menjadi kebijakan politik parpol pendukung pemerintah.

Ketiga, imbuh Muradi, menyangkut karakteristik parpol pengusung Jokowi-JK. Mungkin ada anggapan atau dirasakan betul bahwa situasi tidak cukup bisa berubah cepat, khususnya ketika calon pemimpin yang diusung telah menjadi penguasa. “Namun, dengan tiga hal tadi, saya kira bisa selesai. Untuk sementara, misalnya, kasus Perppu Ormas dan RUU Pemilu sudah terkomunikasikan dengan baik. Perppu kelihatannya oke sehingga Presiden nyaman dan koalisi pun nyaman.” (Pol/P-3)