Lawan Politik Siapkan 3 Peluru Bidik Jokowi

TIGA isu yang diprediksi masih terus dimainkan untuk menyerang Presiden Joko Widodo hingga Pilpres 2019 ialah isu anti-Islam, anggaran, dan dana haji. Hal itu disampaikan Wakil Sekjen DPP PKB Maman Imanulhaq di Jakarta, kemarin.

“Isu artifisial anti-Islam, PKI, pro-Tiongkok, akan jadi isu yang paling seksi di 2019. PKB pandang 2019 ialah sesuatu yang harus dihadapi dengan kerja keras, kerja cerdas, dan sinergitas,” ujar Maman dalam sebuah diskusi.

Isu Jokowi anti-Islam menjadi yang paling mengemuka. PKB melihat tidak sedikit ulama menggunakan hal itu di dalam kotbah-kotbah mereka. “Ini (kriminalisasi ulama) selalu digoreng di bawah. Ada pihak yang ingin Jokowi terus distigma seperti itu. Jokowi harus melakukan silaturahim ke ulama-ulama. Lakukan secara adil. Jangan sampai ada satu kelompok yang tak didatangi,” kata Maman.

Isu anggaran, lanjutnya, juga harus diwaspadai. Di APBN, ada alokasi 20% atau sekitar Rp419 triliun untuk pendidikan. Namun, madrasah dan pesantren malah tidak mendapatkan anggaran sesuai aturan.

“Ke mana anggaran itu masuk? Madrasah, pesan­tren, dan lembaga pendidikan lain, tidak mendapat porsi. Komitmen Jokowi untuk pendidikan Islam dipertanyakan,” lanjut dia.

Isu yang ketiga ialah tentang penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. “Lucunya tanpa diminta Presiden dana itu sebenarnya sudah dipakai sejak dahulu. Nah, ini umat Islam bertanya mana akadnya, mana sistem syariahnya, kenapa kok gampang?” papar Maman.

Asal bukan Jokowi
Selain ketiga isu itu, Maman menyebut saat ini muncul sentimen ‘asal bukan Jokowi’ yang mengeras di media sosial. Pihaknya sebagai partai pendukung pemerintah akan membantu menjawab persoalan ini dan memberikan masukan kepada Jokowi.

“Ini perlu dijelaskan di sisa pemerintahan Jokowi. Ini bisa menjadi bom waktu. Semua dibangun raga­nya, tetapi mana jiwanya. Padahal, Indonesia itu bangun­lah jiwanya, bangunlah raganya,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily merasa heran bila ada pihak yang menilai Presiden Jokowi anti-Islam. Padahal, sambung Ace, dalam sejarah tidak ada kader NU sebanyak pemerintahan Presiden Jokowi.

“Waktu pemerintahan era Soekarno, orang NU hanya tiga. Di pemerintahan Presiden Jokowi ada enam kader NU, ada juga kader Muhammadiyah. Jadi, saya heran kalau ada yang mengatakan pemerintahan Jokowi antiumat Islam. Wong, semua representasinya ada kok dalam pemerintah,” ujarnya.

Peneliti Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Sirajuddin Abbas menilai pada Pemilu Presiden 2019 sepakat isu agama akan kembali dihadirkan. Terlebih, pemerintahan Jokowi dicap mengkriminalisasikan ulama terkait kasus Rizieq Shihab dan terbitnya Perppu Ormas yang membubarkan HTI.

Jokowi juga harus menghitung seberapa besar persepsi masyarakat Indonesia memperlihatkan kebutuhan pemimpin yang kuat akan hadir dari kalangan militer.

Ia pun harus meyakinkan­ pemilih bahwa pemerin­tahannya melampaui target serta menunjukkan performa ekonomi dan bisa menjaga keamanan nasional. (P-5)