Koruptor hanya Takut Dimiskinkan

SEJUMLAH tokoh lintas agama menyerukan perlawanan terhadap budaya korupsi melalui "Maklumat Kebangsaan Tebuireng" yang dibacakan di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Pengasuh Pesantren Al-Hikam Malang KH Abdul Hakim Hidayat mengingatkan tentang ungkapan Bung Hatta bahwa jika sistem hukum lemah dan budaya permisif menjangkiti rakyat, penyakit korupsi akan menjelma sebagai kanker ganas yang menghancurkan tujuan nasional.

"Kekhawatiran itu sudah menjadi kenyataan. Masyarakat menganggap korupsi sebagai hal biasa sehingga tidak memberi sanksi sosial terhadap pejabat yang korup," ujarnya membacakan isi maklumat itu, kemarin.

Ia menambahkan, hampir semua pejabat negara saat ini sudah tidak merasa bersalah untuk korupsi, karena sifat rakus dan ingin cepat kaya sudah merata. Mereka bahkan tidak malu karena banyak sekali pejabat negara yang korupsi. Mereka tidak takut kepada Tuhan, karena yang mereka takutkan hanyalah dimiskinkan.

Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng KH Sholahudin Wahid (Gus Sholah) menambahkan korupsi sudah diakui sebagai kejahatan terorganisasi, sama halnya dengan narkoba dan terorisme. Namun, Indonesia masih terbelakang menghadapi pemberantasan korupsi akibat sistem hukum yang lemah dan belum didukung semua pihak.
"KPK merupakan anak kandung reformasi. Indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia membaik. Namun, beberapa tahun tertahan dan melambat," kata Gus Sholah.

Lebih lanjut, Gus Sholah mengingatkan bahwa rezim dan negara banyak yang runtuh karena korupsi dan salah urus. Kehancuran ekosistem dan ragam hayati karena eksplorasi sejak zaman Orde Baru sudah sangat parah. Rusaknya mentalitas aparatur berada pada level kronis.

Menurut Gus Sholah, KPK dalam posisi strategis dan mendapat kepercayaan tinggi dari rakyat, tetapi KPK juga harus mau menerima apabila mendapat kritik dan mengoreksi kesalahan yang ada agar lebih maju dalam memberantas korupsi.

Di kesempatan yang sama, Ketua KPK Agus Rahardjo pun mengajak pemuka agama aktif memberantas atau mencegah korupsi, terutama di lingkungan penyelenggara pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Ant/P-1